KOTA - Pemkot Pekalongan akan terus mengawal sejumlah proyek pembangunan strategis di Kota Pekalongan. Wali Kota Pekalongan, A Afzan Arslan Djunaid dalam paparannya saat menghadiri Rapat Paripurna peringatan Hari Jadi Kota Pekalongan mengungkapkan ada tiga proyek strategis yang dapat mengatasi sejumlah masalah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketiganya yakni pembangunan Pasar Banjarsari, pembangunan sistem pengendali banjir dan pembangunan pelabuhan onshore.
Terkait Pasar Banjarsari, dikatakan Wali Kota pihaknya terus melangkah untuk menyelesaikan berbagai proses dan kendala yang ada saat ini. Karena, kata Wali Kota, masih ada proses dengan pihak ketiga sehingga tahapannya menjadi panjang. Akan tetapi Pemerintah Kota Pekalongan tak ingin gegabah, langkah yang diupayakan ini tetap sesuai aturan.
"Kami tidak ingin melakukan pembangunan tanpa dasar hukum. Kita ini dibatasi aturan dan undang-undang. Walau bisa cepat terbangun, saya tidak ingin nanti ada efek negatifnya," jelas Wali Kota Aaf.
Aaf ingin semua berjalan sesuai prosedur dan aman karena untuk pembangunan Pasar Banjasari ini tidak bisa menggunakan APBD melainkan APBN. "Prosesnya ternyata tak mudah, serta melalui proses panjang, birokrasi yang ruwet, perjanjian dengan pihak ketiga beberapa poin perjanjiannya tidak mendukung kita," terang Aaf.
Aaf mengharapkan doa dan dorongan dari semua pihak agar Pasar Banjasari segera terbangun. Saat ini proses yang sudah dilakukan yakni pembongkaran pada bagian yang merupakan aset Pemerintah Kota Pekalongan yakni bangunan di atas tanah 13,13 hektar.
Kemudian terkait pembangunn sistem pengendali banjir dan rob, Pemkot juga terus berupaya menjaga ritme pembangunan mengingat proyek tersebut didanai dari APBN sebesar Rp1,2 triliun. "Kami akan jaga terus ritme pembangunan di Kota Pekalongan serta mendorong penyempurnaan pembangunan sistem pengendali banjir rob di Bremi-Meduri," tambahnya.
Dia mengungkapkan, salah satu dampak dari luapan air dari sungai Bremi yakni terjadinya genangan di Jalan Kurinci setiap kali turun hujan. Menurutnya, air hujan dari Jalan Kurinci ujungnya mengalir ke sungai Bremi, di mana beban volume air di sungai Bremi sudah overload. "Kemaren saat banjir, saya bersama forkopimda dan jajaran OPD ke sungai Bremi, ke daerah Tirto Kampung Baru. Ternyata kedalaman sungainya tidak lebih dari 60 cm. Sungai Bremi harus dikeruk atau normalisasi seperti yang ada di sungai Banger dan Kupang," tekan Aaf.
Aaf akan mendorong program ke depan untuk anggaran dari pemerintah pusat untuk normalisasi Bremi-Meduri. Selain itu, Pemkot juga mendukung Program Kotaku di Krapyak. "Krapyak memang sudah dikatakan aman dari banjir rob karena tanggul sudah terbangun dan saat ini tengah proses pembangunan jembatan penghubung dengan Panjang. Namun, ini masih berdampak terhadap kampung lain yaitu Kampung Bugisan yang masih banjir. Kami berusaha mempercepat pembangunan, dan untuk Kampuk Bugisan ini terus kamu usulkan prioritasnya dengan BBWS Pemali Juwana," katanya.
Sedangkan terkait pembangunan pelabuhan onshore, Wali Kota memastikan pelabuhan yang akan langsung berhadapan dengan laut itu akan terbangun. Adanya Pelabuhan Onshore merupakan bagian dari upaya untuk mengembangkan Kota Pekalongan sebagai Kawasan Minapolitan dan meningkatkan hasil produksi perikanan.
"Pembangunan Pelabuhan Onshore sudah dipastikan akan dibangun oleh pemerintah pusat pada tahun 2023-2025, yang lokasinya direncanakan berada di utara Pantai Slamaran," tutur Aaf.
Disampaikan Aaf, sebelum adanya pembangunan Pelabuhan Onshore, Pemkot harus terlebih dahulu membangunkan akses jalan menuju Pelabuhan Onshore. "Pemkot kini tengah merumuskan akses jalan yang terdekat dan termurah. Harapannya akses jalan tersebut nantinya tidak memerlukan adanya pembebasan lahan warga sekitar," kata Aaf.
Aaf berharap dengan adanya Pelabuhan Onshore ke depan kejayaan perikanan Kota Pekalongan bisa kembali seperti dulu pada era tahun akhir 1990-an.(nul)