*Komisi D Akan Panggil OPD Terkait
*Dinkes Sudah Ajukan ke BKD
KENDAL - Ketua Komisi D DPRD Kendal, Mahfud Shodiq mengatakan, insentif bagi tenaga kesehatan (nakes) yang melayani vaksinasi belum sepenuhnya direalisasikan. Padahal, mereka juga garda terdepan dalam penanganan Covid-19, sehingga perlu mendapatkan perhatian penuh.
"Besaran insentif tidak seberapa jika dibandingkan dengan risiko yang dihadapinya. Dinas dapat segera merealisasikan pemberian insentif tersebut. Kita akan panggil dalam waktu dekat untuk berikan keterangan," kata Mahfud Shodiq, Rabu (4/8/2021).
Soal insentif nakes yang belum terealisasi penuh itu diketahui dari hasil kunjungan Komisi D ke sentra pelayanan vaksinasi Covid-19 di Stadion Utama Kendal Kelurahan Kebondalem, Kota Kendal, belum lama ini. "Kami, Komis D akan dorong Pemkab Kendal agar mengoptimalkan pembayaran insentif nakes vaksinasi Covid-19. Itu bisa jadi penyemangatnya selain sudah jadi haknya," ungkap Mahfud.
Mahfud menyatakan, selain insentif tenaga vaksinasi, bahwa TPP untuk tenaga medis di Puskesmas selama beberapa bulan terakhir juga belum terbayarkan. Pihaknya berharap Pemkab bisa lebih memperhatikan tenaga kesehatan yang berada di garda depan penanganan pandemi Covid-19. Komisi D juga akan terus mendorong dinas terkait untuk proaktif memberikan layanan vaksinasi jemput bola dengan memaksimalkan stok vaksin yang ada. "Sehingga target pemerataan vaksinasi bisa tercapai untuk membentuk herd immunity," ujarnya.
Kepala Dinas Kesehatan Kendal, Ferinando Rad Bonay menjelaskan, pada 2021 ini sudah dianggarkan dana insentif nakes Covid-19 sebesar Rp 33 miliar. Pada Januari lalu, sudah dicairkan Rp 4 miliar sisa insentif 2020. Pihaknya sudah mengajukan pencairan kembali ke Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) periode Januari hingga Juni ini.
"Khusus untuk tenaga vaksinasi dianggarkan Rp 14,2 miliar. Digunakan untuk honor petugas Rp 100 ribu tiap hari kerja, biaya makan dan minum, sewa tratak, biaya operasional, tenaga pendamping dan biaya-biaya tambahan lainnya," katanya.
Lanjut Ferinando, dana yang dianggarkan untuk petugas laboratorium daerah Rp 720 juta, semua Puskesmas Rp 13 miliar, RSUD Rp 15 miliar, dan rumah sakit swasta Rp 3 miliar. Adapun nakes di semua rumah sakit swasta ini juga masuk dalam anggaran Pemkab. Meski sekarang sudah ditanggung pemerintah pusat.
"Saya berharap para nakes juga berperan aktif dalam membuat laporan pertanggungjawaban atas kinerja yang sudah dilakukan. Agar anggaran yang ada bisa segera dicairkan untuk memenuhi hak para nakes," tuturnya. (lid)