KOTA - Sebagai bagian dari implementasi Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI)sebagaimana diamanatkan di dalam Peraturan Presiden No. 114/2020, edukasi dan literasi keuangan merupakan elemen penting dimana segmen pelajar/santri dan masyarakat sekitar pondok pesantren merupakan sasaran prioritas dalam peningkatan inklusi keuangan di Indonesia.
Berkenaan dengan hal tersebut, digelar Focus Group Discussion (FGD) Peningkatan Inklusi Keuangan Syariah bagi Santri dan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) di Ponpes Al Maliki Kota Pekalongan, kemarin. Kegiatan tersebut diinisasi bersama Kemenko Perekonomian melalui Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif (SDNKI) bersama Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) di Jawa Tengah, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Indonesia (BNPT).
Asisten Deputi Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah pada Kemenko Bidang Perekonomian RI, Erdiriyo mengungkapkan bahwa, berbicara pemulihan ekonomi di era new normal, keberadaan pesantren layak untuk diperhitungkan. Pesantren sebagai sebuah institusi, memiliki potensi yang baik untuk dijadikan sebagai basis pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sebagai institusi budaya yang lahir dari prakarsa dan iniastif masyarakat, pesantren memiliki corak yang khas. Kekhasan itu terletak pada peran sentral kyai dan kedekatannya dengan masyarakat. Sebab, menurutnya, potensi masyarakat muslim di Indonesia ini 87 persen bahkan penduduk muslim sebanyak 240 juta atau 6x lipat dari penduduk negara tetangga seperti Malaysia.
"Oleh karena itu, memasuki era pasca pandemi ini, melalui pesantren, potensi pemberdayaan ekonomi sangat besar, dimana pesantren itu sekarang ada 37 ribu, jika diberdayakan, 44 persennya itu berpotensi di bidang pertanian, perkebunan, UMKM," tutur Erdiriyo.
Lanjutnya, sehingga salah satu tulang punggung pemulihan perekonomian nasional bisa ditopang lebih cepat bangkit bisa melalui pemberdayaan pesantren. Dimana, pesantren itu sistemnya one stop, dan jumlah santri sekarang sangatlah banyak lebih dari 5 juta orang se-Nasional, ditambah orangtua dan keluarganya. Pihaknya menekankan, melalui FGD ini, dirinya ingin ada kerjasama berkelanjutan, dimana, mindset ponpes sekarang itu sudah berubah, sudah ada kemitraan yang sejajar atau sama dengan BUMN.
"Misalnya, ponpes bisa menjadi agen Bulog, mereka bisa menjualkan barangnya dengan harga yang bagus. Sehingga, ekonominya jauh lebih berkembang. Agen Bulog ini, keuangannya bisa ditopang dari perbankan atau pegadaian syariah atau bisnis yang lain untuk saling mendukung," tegasnya.
Lebih lanjut, pada FGD tersebut, pihaknya juga mendorong segmen kelompok nelayan di Jawa Tengah yang jumlahnya banyak ini bisa melakukan pemberdayaan secara mandiri dan bisnis berkelanjutan.
"Kami berharap, usai FGD ini, para peserta dapat mengimplementasikan ilmu yang didapatnya. Termasuk, ponpes, BUMN, dan swasta, perikanan, peternakan dan sebagainya melaksanakan bisnis yang berkelanjutan. Semuanya bergulir bisnisnya," ungkapnya.
Sementara itu, Walikota Pekalongan, yang diwakilkan oleh Asisten Administrasi Setda Kota Pekalongan, Agust Marhaendayana menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya FGD ini. Agust menilai, forum ini dirasa paling tepat untuk membahas persoalan yang terjadi akhir-akhir ini. Terlebih, ada peluncuran Kapal Nelayan Bertenaga Surya, yang barangkali jika bisa diproduksi secara massal, maka bisa menjadi solusi bagi nelayan yang ada di Kota Pekalongan. Selain itu, ada pula penyerahan atau peresmian Kolam Biovlog dari KKP yang ditempatkan di Pondok Pesantren Al-Maliki. Dengan adanya Kolam Biovlog tersebut, harapannya para santri bisa berlatih budi daya ikan lele atau ikan air tawar lain, sehingga bisa menciptakan kemandirian pangan di lingkungan pondok.
"Ini momentum yang sangat luar biasa, kami mewakili Pemkot Pekalongan sangat mengapresiasi FGD ini, terlebih acara ini dilaksanakan pertama kali di pondok pesantren. Artinya, pemerintah sudah berkomitmen terhadap perkembangan pondok pesantren," ucap Agust.
Agus menjelaskan, hal ini tentu menjadi peluang besar yang saat ini dirasakan agar perekonomian itu bisa bergerak bangkit, terutama pada pesantren.
"Tindaklanjutnya adalah kami akan meminta OPD terkait untuk bergerak langsung melakukan pendampingan pondok pesantren, termasuk terkait hal-hal apa saja yang bersifat teknis untuk mengembangkan perekonomian masyarakat," paparnya.
Pengasuh Ponpes Al Maliki Pekalongan, KH. Muhammad Saifuddin Amirin merasa bersyukur, dengan kegiatan ini ada sebuah sinergitas antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Pekalongan, masyarakat, akademisi serta alim ulama Pondok Pesantren Al Maliki. Sinergitas bersama ini harus terus dijaga supaya bisa bahu membahu meningkatkan perekonomian, akademisi, akhlaqul karimah, dan kerjasama lainnya.
"Kami sambut baik dan apresiasi, dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah ikut turun langsung. Ke depan, hal-hal baik dan kerjasama seperti ini kami dorong agar bisa berjalan bersama untuk menjembatani pengikatan umat dalam segala hal, termasuk dalam menggali potensi-potensi daerah, seperti di Kota Pekalongan yang terkenal akan batiknya, dan lain sebagainya," pungkasnya.(dur )