Presiden Joko Widodo alias Jokowi kembali membahas rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke daerah lain, dalam rapat terbatas Kabinet Kerja di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4).
Dalam rapat yang dihadiri jajaran menteri terkait, Jokowi menyampaikan bahwa gagasan untuk pemindahan ibu kota ini sudah lama sekali muncul namun tak pernah dieksekusi.
"Sejak era Presiden Soekarno sampai di era presiden berikutnya pasti muncul masalah itu, tapi wacana itu timbul tenggelam karena tidak pernah diputuskan dan tidak dijalankan secara terencana dan matang," ucap Jokowi saat membuka rapat tersebut.
Sesuai agendanya, rapat ini akan mendengarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Bappenas. Jokowi pun menginginkan pembahasan wacana ini tidak boleh hanya dilakukan untuk jangka pendek.
"Kita harus berbicara tentang kepentingan yang lebih besar untuk bangsa, negara, dan kepentingan visioner dalam jangka yang panjang sebagai negara besar dalam menyongsong kompetisi global," tutur Presiden ketujuh RI ini.
Selaim itu, kata mantan wali kota Solo ini, ketika kita sepakat menuju negara maju, pertanyaan pertama yang harus dijawab adalah, apakah di masa yang akan datang DKI Jakarta sebagai ibu kota negara mampu memikul dua beban sekaligus sebagai pusat pemerintahan dan layanan publik sekaligus pusat bisnis.
Beberapa negara menurutnya sudah mengantisipasi perkembangan negaranya yang akan datang dengan memindahkan pusat pemerintahannya. Conrohnya pun sudah banyak. Inilah yang menurutnya harus dipikirkan bersama-sama.
"Memindahkan ibu kota membutuhkan persiapan yang matang, detail, baik dari sisi pemilihan lokasi yang tepat, memperhatikan aspek geopolitik, geostrategis, kesiapan infrastruktur pendukung dan juga soal pembiayaan. Saya meyakini jika kita persiapan dari awal maka gagasan besar ini akan bisa kita wujudkan," tambah Jokowi.(fat/jpnn)