BANDUNG---Di banyak tempat di Indonesia, kesetaraan gender masih menjadi masalah yang belum terselesaikan. Karenanya, peningkatan pendidikan masyarakat harus ditingkatkan karena menjadi kunci utama dalam mencapai kesetaraan gender.
"Setiap anak, baik laki-laki maupun perempuan, harus memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas," ujar Deputi Bidang Pengendalian Penduduk, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Dr. Bonivasius Prasetya Ichtiarto, S.Si, M.Eng, pada peringatan Hari Kependudukan Dunia tahun 2023, Kamis (20/7/2023).
Peringatan Hari Kependudukan Dunia Tahun 2023, Kamis (21/7/2023), dipusatkan di Lapangan Karangampel, Desa Benda, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat.
Peringatan yang mengambil tema lokal "Dengarkan Aspirasi Perempuan & Anak Perempuan" ini bertempat di Lapangan Sepak Bola Karangampel, Desa Benda, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu (Jawa Barat). Lokus kegiatan ini berada di sekitar Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) yang menjadi ajang peninjauan peserta diakhir acara.
Bonivasius mengatakan meskipun akses ke pendidikan dasar telah meningkat di Indonesia, masih saja terdapat perbedaan yang signifikan antara anak laki-laki dan perempuan dalam partisipasi dan kesempatan belajar.
Berdasarkan data Susenas Maret 2022 BPS, rata-rata lama sekolah penduduk perempuan 15 tahun ke atas lebih rendah dibanding laki-laki, yakni 8,87 tahun berbanding 9,28 tahun.
Data tersebut menunjukkan perempuan masih menghadapi tantangan seperti pernikahan dini, penghapusan sekolah, dan stereotipe gender yang menghambat mereka untuk meraih pendidikan yang setara dengan laki-laki.
Buruknya komunikasi antara orang tua dengan anak, termasuk anak perempuan, menurut Bonivasius, menjadi salah satu halangan yang menyebabkan terjadi kehamilan sebelum menikah atau perkawinan anak.
Karena itu, dia berharap kepada remaja yang tergabung dalam Generasi Berencana (GenRe) agar bisa menjadi teman sebaya yang mampu mencarikan solusi positif bagi rekan-rekannya yang bermasalah, termasuk rekan perempuan. Sehingga mereka dapat bangkit dan merasa tidak terpinggirkan.
"Untuk mencapai kesetaraan gender sejati, penting bagi kita untuk memberikan kesempatan yang sama bagi semua anak, tanpa memandang jenis kelamin mereka, sehingga mereka dapat berkontribusi secara penuh dalam pembangunan negara," tutur Bonivasius.
Kesehatan juga menjadi aspek penting dalam mencapai kesetaraan gender. Pasalnya, perempuan sering menghadapi tantangan kesehatan yang unik, seperti kehamilan, persalinan, dan risiko penyakit tertentu.
Sayangnya, masih terdapat kesenjangan dalam akses terhadap layanan kesehatan yang memadai bagi perempuan, terutama di daerah pedesaan. Berdasarkan data Statistik Kesejahteraan Rakyat BPS Tahun 2022, perempuan pernah kawin usia 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan di perkotaan sebesar 93,76%, sementara di perdesaan sebesar 85,51%.
Data di atas menunjukkan adanya ketidaksetaraan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi antara wilayah perkotaan dan pedesaan di Indonesia. Ketidaksetaraan ini juga meningkatkan kerentanan perempuan dan anak perempuan terhadap praktik-praktik berbahaya dan kematian ibu yang sesungguhnya dapat dicegah.
"Diperlukan upaya yang lebih besar untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses yang setara terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas," kata Bonivasius.
Menurut Bonivasius, kesetaraan gender bukanlah sekedar isu perempuan, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat. Dia meyakini, melalui kerja sama yang kokoh antara pemerintah, lembaga pendidikan, sektor swasta, dan masyarakat sipil, Indonesia dapat mewujudkan kesetaraan gender yang adil.