SEMARANG - Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di wilayah Jawa Tengah, diminta agar memperluas akses keuangan untuk masyarakat, khususnya di sektor pertanian, peternakan, perikanan.
“Tiga hal ini sangat penting, karena dalam rencana pembangunan jangka panjang 2025-2045, Provinsi Jateng ditunjuk sebagai penumpu pangan nasional," ujar Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, usai Rapat Koordinasi TPAKD di Kantor Setda Jateng, pada Senin, 13 Mei 2024.
Sumarno berharap, TPAKD dapat memberikan akses perbankan yang mudah dan cepat untuk kalangan petani, nelayan, dan peternak.
Sebab, lanjut dia, sektor pertanian dan peternakan menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya, rantai distribusi perdagangan hasil panennya yang terlalu panjang.
Kondisi tersebut acapkali membuat mereka tidak menikmati hasil panen secara maksimal.
Selain itu, dikatakan Sumarno, kurangnya akses perbankan menjadikan tidak sedikit petani, nelayan, dan peternak terjerat pinjaman online ilegal dan rentenir.
Oleh karenaya, situasi tersebut membutuhkan dukungan TPAKD serta stakeholder terkait lain.
Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jateng, Sumarjono menyatakan siap mendukung Pemprov Jateng dalam penguatan ekonomi di sektor pertanian, perikanan, dan peternakan.
Menurut dia, berbagai upaya terus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan produktivitas pertanian.
Antara lain penyediaan sarana prasarana pertanian dan kemudahan akses perbankan bagi petani.
"Dengan adanya sinergi dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait melalui TPAKD, kita ingin adanya peningkatan ekonomi dan pengendalian inflasi, “ kata dia.
Dalam kesempatan itu, Sekda Jateng didampingi Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK Aman Santosa, serta Kepala OJK Jateng Sumarjono melaunching program sektor pertanian dan insan perintis. (*)