Pengusaha industri batik sendiri masih mengandalkan penyediaan IPAL oleh Pemerintah. Mereka merasa bahwa penyediaan IPAL merupakan tanggung jawab pemerintah. Hal ini dianggap lebih efesien dari sisi pengusaha dimana mereka hanya membayar retribusi sesuai ketetapan sedangkan pengelolaan sepenuhnya berada di tangan pemerintah. Selain itu, pengusaha batik juga merasa bahwa pengelolaan IPAL secara mandiri memerlukan biaya yang mahal .Polemik ini akan terus terjadi apabila tidak diiringi dengan kesadaran pengusaha untuk menyediakan IPAL secara mandiri dan keterbatasan pemerintah dalam menyediakan IPAL. Disamping biaya yang mahal, minimnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan.
Limbah batik merupakan eksternalitas Negatif yang terjadi dari sebuah kegiatan. Eksternalitas negatif yang tidak dimasukkan dalam perhitungan biaya akan membuat barang produksi terlalu banyak sebab biaya yang dikeluarkan terlalu murah dengan demikian maka harganya juga menjadi terlalu murah. Hal ini terjadi pada jumlah produksi batik di Kota Pekalongan yang banyak dengan didominasi oleh harga grosiran. Berlindung pada balutan industri kecil dan menengah, pengusaha industri batik tidak memasukkan biaya eksternalitas untuk pengelolaan limbah batik sehingga biaya produksi batik begitu murah.
Saran
Keberadaan industri batik di Kota Pekalongan tidak bisa di gantikan begitu saja. Secara History juga memiliki kontribusi pada keberadaan industri batik di Kota Pekalongan. Selain itu, keberlangsungan industri batik juga menjadi roda perekonomian masyarakat setempat. Kontribusi perdagangan batik baik secara lokal maupun ekspor telah memberikan pengaruh pada peningkatan PDRB Kota Pekalongan. Namun, dibalik itu semua kondisi ekosistem sungai Kota Pekalongan sangat memprihatinkan. Sungai di Kota Pekalongan menjadi tercemar akibat pembungan limbah batik langsung ke sungai tanpa adanya proses pengelolaan melalui IPAL. Dibalik warna-warni batik yang menarik pandangan mata ternyata terdapat sejuta warna hitam yang mengalir ke sungai.
Berikut saran yang ditawarkan, dengan harapan dapat memberikan pengaruh kepada kesadaran pengusaha batik, diantaranya :
- Penggunaan pewarna tekstil yang masih mendominasi maka diperlukan kegiatan penyuluhan clean production mengenai penggunaan bahan pewarna alami;
- Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan limbah batik untuk membuat IPAL skala rumah tangga karena jumlah kapasitas IPAL komunal yang belum mampu mencukupi seluruh hasil limbah;
- Menjadikan adanya PERDA tentang pengelolaan limbah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pencemaran lingkungan dengan adanya sanksi bagi pelaku pencemar lingkungan;
- Pembebanan biaya pengelolaan limbah dengan Waste Cost Management System
Waste Cost Management System disini merupakan sistem yang dikembangan untuk membantu industri dalam mengimplementasikan sistem pembebanan biaya lingkungan. Tujuan utamanya adalah mengurangi limbah. Untuk mendukung tujuan tersebut, data terkait limbah diakumulasikan ke aliran limbah individual lalu biaya dialokasikan ke produk dan proses yang bertanggungjawab atas limbah tersebut (Menurut Barcaskey, 1999 dalam Dewo, 2007)
Penerapan metode ini, tentunya tidak mudah. Peran aktif dari pemerintah untuk mensosialisasikan metode tersebut dan membantu pengusaha dalam implementasinya. Tingkat sumber daya manusia dan pengetahuan mengenai pembebanan biaya pengelolaan limbah yang masih minim memerlukan kerjasama dari semua stakeholder.
Peran pemerintah sejauh ini telah menetapkan regulasi terkait pembuangan limbah ke sungai, pembuatan IPAL namun masih terbatas dan sejumlah riset untuk mengolah limbah batik hasilnya akan tetap nihil jika tidak diikuti oleh kesadaran dari setiap pengusaha industri batik mengenai betapa pentingnya pembuatan IPAL mandiri atau skala rumah tangga. Pembiayaan yang mahal pada pengelolaan limbah dapat dibebankan dalam biaya produksi. Kesadaran menjaga lingkungan terutama ekosistem sungai juga harus dimiliki baik oleh pengusaha industri batik, masyarakat dan semua elemen.