"Saat ini masih dalam perundingan bipartit. Dan yang agak mengecewakan, perundingan-perundingan selalu dikuasakan, sehingga tidak bisa memutuskan hal-hal yang krusial," kata dia.
Ketua PSP SPN PT Dupantex Rapi'i menyatakan, pihaknya mendirikan tenda keprihatinan karena ada pihak ketiga yang mau mengambil aset pabrik. Padahal, kesepakatan pesangon dan hak-hak buruh lainnya belum ada kesepakatan.
"Kami tidak ingin seperti kejadian di PT Pismatex, banyak yang tidak menerima pesangon. Jika aset diambil, jaminannya apa. Makanya, sebelum ada kesepakatan aset tidak boleh diambil," tandas dia.
Menurutnya, kejadian di PT Dupantex merupakan kejadian yang luar biasa. Untuk itu, ia mengharapkan bantuan dari DPRD yang punya kekuatan untuk memaksa pengusaha memberikan hak-hak para pekerja paska di-PHK.
"Teman-teman ini lapar karena beberapa bulan sama sekali tak ada penghasilan. Berapa lama temen-temen ini kuat bertahan. Di tenda keprihatinan, setiap malam bikin air minum, nginep, berjaga, dan pulang ndak bawa uang," ucap dia.
Ia khawatir jika pengusaha akan memaksa untuk mengeluarkan aset dari dalam pabrik dengan menggunakan cara-cara premanisme. Jika itu terjadi, maka hal-hal yang dikhawatirkan bisa saja terjadi.
"Saya percaya pemerintah mampu mengatasi. Kami ingin diperhatikan, jangan sampai kami kelaparan. Pengusaha bisa melanggar aturan, maka kami pun bisa melanggar. Namun kami menghormati keberadaan pemerintah di sini," tandas dia.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pekalongan Kholis Jazuli menyatakan kesiapan DPRD Kabupaten Pekalongan untuk turun tangan membantu persoalan yang ada di PT Dupantex.