Pemkab Pekalongan juga menerbitkan Perbup Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Sehat dan Produktif Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Pekalongan. Perbup ini sebagai pedoman pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Pekalongan. Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan dan mencegah penularan Covid-19; mencegah serta mengendalikan penyebaran dan penularan Covid-19 secara cepat, tepat dan terkoordinasi; dan mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif dan aman Covid-19.
Pemkab Pekalongan sendiri telah dan akan terus melakukan kebijakan dan langkah-langkah cepat dan strategis sekaligus melindungi masyarakat dari pandemi Covid-19. Fasilitas kesehatan disiapkan dengan baik untuk menghadapi pandemi. Salah satunya dengan mendirikan rumah sakit darurat covid di Wonokerto.
JARING PENGAMAN SOSIAL
Guna meringankan beban warga terdampak Covid-19, Pemkab Pekalongan mengalokasikan anggaran Rp 22 miliar. Bantuan ini merupakan satu dari delapan skema jaring pengaman sosial yang disiapkan pemerintah (pusat, provinsi, dan kabupaten) untuk membantu masyarakat selama wabah corona ini.
Bantuan berupa bahan pangan seperti beras, gula, lauk pauk, dan kacang hijau. Sebanyak 75.034 kepala keluarga mendapat bantuan bahan pangan dari pemkab ini.
View this post on Instagram
A post shared by Radar Pekalongan (@radarpekalongan) on Aug 24, 2020 at 10:52pm PDT
KEMISKINAN TURUN, ROB TERATASI
Pada saat dilantik Gubernur Ganjar Pranowo pada 27 Juni 2016, Bupati Asip Kholbihi dan Wabup Arini Harimurti diberi amanah khusus untuk mengentaskan persoalan kemiskinan dan rob di wilayah Pantura.
Untuk mengentaskan kemiskinan, pemkab melakukan berbagai terobosan dan membuat inovasi baru yang pada akhirnya masuk dalam salah satu Top 45 inovasi pelayanan publik tingkat nasional, yaitu membentuk laboratorium kemiskinan dengan menganalisa karakter kemiskinan di Kabupaten Pekalongan.
"Saat kami dilantik, angka kemiskinan nyaris 13 persen (12,90%). Dengan laboratorium kemiskinan berbasis geografis dan mengangkat kearifan lokal, maka hasilnya saya flashback sudah lumayan. Sebelum Covid, kita sudah turun di single digit di angka 9,71%. Artinya, dari aspek pendekatan statistik pun memang kita menurun," ujar Bupati.
Diterangkan, laboratorium kemiskinan ini merupakan bentuk kolaborasi dan sinergi antara pemerintah, komponen masyarakat, dan stakeholder yang lain untuk bersatu padu menyelesaikan problem sosial yang ada di lokus laboratorium kemiskinan.
"Kami memilih tiga desa untuk laboratorium kemiskinan itu, yakni Desa Kertijayan, Kecamatan Buaran, dengan tipikal masyarakat kota (urban poor), Desa Mulyorejo, Kecamatan Tirto, terkait dengan rob, dan Desa Botosari, Kecamatan Paninggaran, dengan kultur masyarakat sekitar hutan," terang Bupati.
Persoalan rob di wilayah pesisir Kabupaten Pekalongan dalam kurun empat tahun kepemimpinan Asip-Arini pun bisa diatasi dengan dibangunnya tanggul penahan banjir dan rob.
Meskipun tanggul sudah jadi, diakuinya persoalan memang masih ada. Sebab, kata Bupati, masih ada beberapa item pekerjaan yang belum terselesaikan untuk anggaran 2020. Namun, dengan Perpres 79/2019, ada alokasi anggaran untuk penyempurnaan pembangunan tanggul. "Jika itu bisa dilaksanakan, saya meyakini itu bisa melakukan upaya yang sistematis, terintegrasi, dan holistik terhadap penanggulangan rob itu karena memang ini membentang," kata dia. (ADV/had)