Nur Faizin, Wakil Ketua DPRD Batang
BATANG - Dampak pandemi Covid-19 tidak hanya dirasakan langsung oleh masyarakat, melainkan juga keuangan negara, baik pusat maupun daerah. Karena itu, di masa pandemi yang belum diketahui kapan akan berakhirnya, penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas manajemen skala prioritas menyangkut pembangunan daerah.
"Sebagai bencana non alam, mungkin pandemi ini gagal diantisipasi. Karena selain selain tiba-tiba, pemerintah maupun masyarakat tak punya cukup pengaalaman untuk menghadapi pandemi dahsyat semacam ini. Tetapi bahwa akhir dari pandemi ini belum kita ketahui, tentu antisipasi sudah harus disiapkan, termasuk menyangkut pembangunan daerah ke depan. Yang terdekat tentu dalam penyusunan RAPBD 2021 nanti, tentu dampak pandemi harus masuk dalam asumsi perencanaan," jelas Wakil Ketua DPRD Batang, Nur Faizin SAg, baru-baru ini.
Belajar dari perombakan anggaran yang dilakukan pemerintah di tahun ini, kata Faizin, pemerintah daerah diharapkan memiliki pembelajaran yang cukup untuk mendesain APBD 2021. Untuk itu, penerapan manajemen skala prioritas mutlak diperlukan guna memastikan rencana alokasi anggaran benar-benar sesuai kebutuhan.
"Termasuk soal belanja modal untuk konstruksi, ini juga perlu disiapkan sematang mungkin dengan mempertimbangkan skala prioritas.
Pembangunan infrastruktur jelas dibutuhkan setelah tahun ini banyak yang dibatalkan demi penanganan Covid-19. Tetapi di sisi lain, antisipasi penanganan corona ini kan juga tetap harus masuk dalam asumsi perencanaan anggaran. Nah, menghadapi dilema ini, kuncinya ada pada kapasitas manajemen skala prioritas. Tahun ini kita sudah belajar realokasi dan refocusing di tahun anggaran berjalan, mudah-mudahan untuk 2021 nanti pemkab dan DPRD bisa lebih optimal menerapkan skala prioritas dalam kebijakan perencanaan anggaran," tutup Ketua DPC PPP Kabupaten Batang itu. (sef)