BANDUNG - Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah, Messy Widiastuti bersama anggotanya melakukan kunjungan kerja ke Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jawa Barat, Kamis 6 Maret 2025. Kunjungan kerja tersebut dilakukan untuk membahas program penanggulangan kemiskinan.
Kehadiran rombongan Komisi E langsung diterima Plt Sekretaris Dinsos Jabar Ahmad Ade Hadeansyah dan Kabid Penanganan Fakir Miskin Ida Ningrum.
Dalam pertemuan tersebut, Ida Ningrum menyampaikan, per Maret 2024, jumlah penduduk miskin di Jawa Barat mencapai 3,85 juta jiwa (7,46%), turun 39,93 ribu orang dibanding Maret 2023.
“Sebagian besar warga miskin tersebar di selatan Jawa Barat akibat kondisi geografis yang sulit diakses. Jika mereka tidak masuk dalam Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), maka tidak bisa mendapat bantuan dari Kemensos maupun pemerintah daerah,” jelasnya.
BACA JUGA:Komisi E Berharap Penyusunan Raperda Kemiskinan Harus Dari Data Yang Benar Agar Tepat Sasaran
BACA JUGA:Komisi D DPRD Jateng Pelajari Teknik Sabo Dam Sebagai Referensi Dalam Penyusunan Raperda
Menanganggapi pemaparan tersebut, anggota Komisi E, Jafar Shodiq, menyoroti keakuratan data kemiskinan, terutama terkait verifikasi dan validasi (verval).
Kaitannya dengan keakuratan data tersebut, Dinsos Jabar memiliki mekanisme khusus untuk memastikan keakurasian data. “Kami memberikan reward sebesar Rp 4 juta kepada petugas yang berhasil lulus warga miskin. Artinya, jika seorang petugas dapat memastikan bahwa seorang warga benar-benar telah keluar dari kategori miskin, mereka akan mendapatkan insentif ini,” jelas Ida.
Ida menambahkan, Dinsos Jabar juga membentuk satuan tugas khusus untuk menyatukan warga miskin di Kota Bandung. Satgas ini berfungsi memastikan bahwa data yang dimiliki benar-benar mencerminkan kondisi terkini di lapangan.
Selanjutnya anggota Komisi E, Abdul Hamid, menanyakan dua hal penting terkait program bantuan sosial.
“Apakah Dinsos Jabar menggunakan skema Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk menentukan siapa yang berhak mendapat bantuan? Lalu, apakah Dinsos juga terkena efisiensi anggaran?” tanyanya.
Ketua Komisi E, Messy Widiastuti--
Menanggapi hal itu, Ida menjelaskan bahwa Dinsos Jabar memadupadankan DTKS dengan data sektoral. “Jika Dinas Perhubungan memiliki data verval ojek atau ojol atau Dinas Pendidikan memiliki data verval murid sekolah, kami sinkronkan dengan DTKS agar bantuan benar-benar tepat sasaran,” jelasnya.
Terkait efisiensi anggaran, Saya mengakui bahwa Dinsos Jabar terdampak pemotongan Rp12 miliar.
Anggaran ini diproyeksikan untuk pembangunan jalan senilai Rp 6 triliun. Ada beberapa program yang harus disesuaikan agar tetap berjalan.