*Jaring Pengaman Sosial Jangan 'Overlaping'
*Industri Pengolahan Terpukul, Perekonomian Terpuruk
WONOPRINGGO - Guna meringankan beban warga terdampak Covid-19 dan mendukung program 'stay at home', Pemkab Pekalongan mengalokasikan anggaran Rp 22 miliar. Bantuan dari pemda ini merupakan satu dari delapan skema jaring pengaman sosial yang disiapkan pemerintah (pusat, provinsi, dan kabupaten) untuk membantu masyarakat selama wabah corona ini.
Pemkab Pekalongan sendiri mengalokasikan anggaran Rp 22 miliar untuk meringankan beban warga terdampak Covid-19.
Bantuan berupa bahan pangan seperti beras, gula, lauk pauk, dan kacang hijau. Sebanyak 75.034 kepala keluarga mendapat bantuan bahan pangan dari pemkab ini.
"Ini merupakan salah satu bentuk bantuan dari pemerintah. Ini yang didanai APBD Kabupaten, ada pula bantuan-bantuan lain yang didanai pusat dan provinsi. Untuk itu, sinergitas data sangat penting, agar tidak 'overlaping' (tumpang tindih), sehingga bantuan bisa merata," ujar Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan Rachmawati, saat penyerahan secara simbolis bantuan bahan pangan bagi masyarakat terdampak Covid-19 se- Kabupaten Pekalongan di Aula Kecamatan Wonopringgo, Senin (20/4/2020).
Menurutnya, selain meringankan beban masyarakat akibat imbas pandemi corona, bantuan itu juga untuk mendukung gerakan tetap tinggal di rumah. "Bentuknya natura, yakni beras, gula, lauk pauk, dan kacang hijau," kata dia.
Bupati Pekalongan Asip Kholbihi usai menyerahkan bantuan, mengatakan, program bantuan sembako itu dalam rangka jaring pengaman sosial, dimulai dari Kecamatan Wonopringgo. Di kecamatan ini, sebanyak 3.519 kepala keluarga mendapat bantuan paket bahan pangan tahap pertama. "Nanti akan ada tahap berikutnya," kata Bupati.
Ditandaskan, penyaluran bantuan khusus dari pemda, kepala desa harus memberikannya secara langsung 'door to door' di rumah warga penerima bantuan tersebut. Sehingga, kades mengetahui kondisi masyarakatnya secara langsung. "Jika ada sesuatu yang perlu dibantu lagi, kami dari tim Gugus Tugas siap membantu," kata dia.
Diterangkan, total ada 75.034 kepala keluarga yang mendapat bantuan dari pemda tersebut. Dikatakan, bantuan sendiri ada delapan skema, baik dari pusat, provinsi, dan pemkab. "Siapa yang berhak mendapatkan bantuan dari pemda, kita sudah ada kriterianya, seperti tidak masuk penerima PKH, bukan penerima BPNT, korban ODP, dan orang yang bekerja di berbagai sektor seperti pariwisata, angkutan, dan lainnya yang terpukul akibat pandemi Covid-19. Data ini usulan dari desa, masuk ke kecamatan, dan diteruskan ke Dinas Sosial," terang Bupati.
Menurutnya, 35 persen pendapatan di Kabupaten Pekalongan disumbang dari industri pengolahan seperti konveksi, batik, dan jins. Dengan pandemi Covid-19, pasar-pasar besar seperti di Tanah Abang, Jakarta, dan pasar di Surabaya tutup, sehingga sangat memengaruhi kondisi perekonomian di Kabupaten Pekalongan.
"Kabupaten Pekalongan sentra industri konveksi, batik, jins, dan industri pengolahan lainnya. Semuanya terpukul dengan wabah ini," kata Bupati.
Menurutnya, bantuan dari pemerintah daerah ini merupakan stimulan. Diharapkan, semua pihak bergerak untuk saling berbagi di tengah pandemi Covid-19 ini.
"Bantuan pemkab belum seberapa. Ini untuk stimulus. Ayo semua warga bergerak untuk berbagi. ASN berpartisipasi. Yang merasa lebih ayo bantu yang lain," tandas Bupati.
Ditandaskan, akibat kebijakan sosial distancing dan physical distancing, warga yang terdampak selama tinggal di rumah kebutuhan sehari-harinya harus tetap terpenuhi dengan baik. (had)