Pasca Rotasi dan Promosi Pejabat, Sejumlah Jabatan Strategis di Pemkab Batang Masih Kosong

BATANG - Sejumlah posisi jabatan Tinggi Pratama dan jabatan lainnya di lingkungan Pemkab BATANG, hingga saat ini masih kosong dan diisi oleh Pelaksana Tugas atau Plt. Sebelumnya Bupati M Faiz Kurniawan telah melakukan pelantikan, namun sifatnya hanya rolling atau perputaran saja di antara Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Terkait hal itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Batang, Dwi Riyanto, menegaskan bahwa pengisian jabatan-jabatan yang masih lowong tidak dapat dilakukan secara serampangan. Prosesnya harus melalui mekanisme yang telah ditetapkan secara nasional.

“Untuk mengisi posisi eselon II, harus dilaksanakan asesmen kompetensi dan Penilaian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (PJPTP). Seluruh proses ini wajib mengikuti regulasi yang berlaku dari pemerintah pusat. Target kami, seluruh jabatan dapat terisi dalam tahun ini,” jelas Dwi Riyanto, kemarin.

Dia mengakui bahwa sejumlah instansi kunci saat ini masih dipimpin oleh pejabat yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt.). Di Dinas Kesehatan, jabatan Plt. dipegang oleh dr. Ida Susilawati, yang juga merangkap sebagai Sekretaris Dinas (Sekdin). Sementara itu, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) untuk sementara dipimpin oleh Suprapto, dan Dinas Kelautan dan Perikanan oleh Agung Wisnu Bharata.

BACA JUGA:Bupati Batang Lantik Sejumlah Pejabat, Agung Wisnu Jabat Staff Ahli dan Handy Hakim Jadi Kepala Dispermades

BACA JUGA:Disambangi Bupati Faiz, Warga Jatisari Subah Berharap Batang Miliki Kampus Negeri

Tidak hanya itu, posisi sebagai pelaksana tugas juga berlaku di beberapa OPD lainnya, termasuk Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Inspektorat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP), serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

“Penunjukan Plt. ini bersifat transisional. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap dapat berjalan tanpa hambatan. Namun, untuk pengisian secara definitif, kita harus menunggu dan melalui mekanisme seleksi resmi terlebih dahulu,” papar Dwi lebih lanjut.

Selain membahas kekosongan jabatan, Dwi juga menyampaikan perkembangan terkait rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bentuk paruh waktu. Pemerintah kabupaten, menurutnya, sepenuhnya mengikuti jadwal dan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

“Pada tahun 2025 ini, formasi yang dialokasikan untuk PPPK paruh waktu sebanyak 3.810 posisi. Dari jumlah tersebut, Pemkab Batang telah mengajukan usulan sebanyak 2.850 formasi. Seluruh proses rekrutmen ini akan menyesuaikan dengan jadwal dari pusat,” terangnya.

Sebelumnya, Bupati Batang M Faiz Kurniawan telah melakukan langkah rotasi jajaran pejabatnya dengan melantik lima orang pejabat eselon II yang baru. Kelima pejabat tersebut adalah Triossy Junianto sebagai Sekretaris DPRD, Windu Suryadji sebagai Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Rusmanto sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Handy Hakim sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades), serta Agung Wisnu Bharata yang kini diangkat sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan.

Bupati menyatakan bahwa kebijakan rotasi ini merupakan bagian dari upaya penyegaran birokrasi dan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayahnya.

Namun, diakui bahwa sejumlah posisi strategis memang masih membutuhkan proses untuk diisi secara permanen. Dwi Riyanto meminta agar publik memandang kondisi ini sebagai suatu dinamika alamiah dalam birokrasi.

Dengan komitmen untuk melaksanakan seleksi yang objektif dan transparan, ia optimistis bahwa semua posisi kepemimpinan tersebut akan segera diduduki oleh figur-figur terbaik yang memiliki kompetensi dan integritas.

Sumber: