Disway award
iklan banner Honda atas

Himpaudi Perjuangkan Seluruh Pendidik PAUD Terdata di Dapodik

Himpaudi Perjuangkan Seluruh Pendidik PAUD Terdata di Dapodik

BERI MATERI - Ketua Umum Pengurus Pusat Himpaudi Betti Nuraini, saat memberi materi dalam workshop yang digelar Himpaudi Batang, Senin 16 Desember 2024 di Pendopo Kabupaten Batang.-Radar Pekalongan/Novia Rochmawati-

BATANG, RADAR PEKALONGAN - Pengurus Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi), berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan para pendidiknya. Salah satunya yang terus diperjuangkan adalah agar seluruh pendidik terdata dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Hal ini seperti disampaikan Ketua Umum Pengurus Pusat Himpaudi Betti Nuraini, saat menghadiri workshop yang digelar Himpaudi Batang, Senin 16 Desember 2024 di Pendopo Kabupaten Batang. Dengan pendataan ini, ia berharap dapat memudahkan akses peningkatan kesejahteraan guru maupun bantuan operasional sekolah.

"Hingga saat ini kami terus memperjuangkan peningkatan kesejahteraan bagi para guru Paud, berupa insentif dari daerah. Secara global ada 875 guru Paud di Kabupaten Batang, 632 di antaranya sudah masuk Dapodik, namun baru 50 persen yang dapat Bantuan Operasional Daerah (Bosda) Personalia," katanya. 

BACA JUGA:Iuran Mandiri, Ratusan Guru PAUD di Batang Masih Semangat Ikuti Workshop Pembelajaran

Betti membenarkan, di mayoritas wilayah, para guru Paud dengan tamatan pendidikan SMA pun dapat terdata ke dalam Dapodik. Meskipun ada sebagian wilayah lain masih diharuskan menyertakan beberapa persyaratan tertentu.

“Paling tidak harus sudah memiliki masa kerja 10 tahun, baru bisa mendapatkan Bosda sebesar Rp300 ribu. Kalau di bawah 10 tahun, ada yang Rp275 ribu, ada juga yang Rp250 ribu,” jelasnya.

Ia menegaskan, yang sedang diperjuangkannya adalah para guru Paud, kendati hanya berijazah SMA atau hanya S1 non linier, bisa masuk Dapodik. 

BACA JUGA:Pesona Rute Unik di Industrial Run 2024 KITB Batang

“Kami sangat berharap ada peningkatan kualifikasi akademik S1 secara bertahap, karena selama ini dengan status pendidikan non formal tidak bisa mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG), ujungnya tidak bisa sertifikasi,” terangnya.

Ketua Himpaudi Jawa Tengah Rusmanto mengharapkan, agar dilakukan perubahan aturan kebijakan, sehingga para pendidik Paud berijazah SMA pun terdata di Dapodik. 

“Jadi tidak ada alasan untuk menunda pendidik Paud yang masih berijazah SMA, untuk segera dimasukkan ke Dapodik,” tegasnya.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Bupati Batang Lani Dwi Rejeki membenarkan, kesejahteraan para guru Paud memang belum ada peningkatan. 

“Namun, masih terus kami perjuangkan kesejahteraan mereka di masa mendatang, minimal untuk bantuan transportasi tidak kekurangan,” ungkapnya.

Kendati demikian, Lani tetap mengimbau para guru Paud terus membimbing anak didiknya, agar terwujud generasi muda yang unggul di masa depan. 

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber:

Berita Terkait