Pimpinan DPRD Jateng Tegaskan Komitmen Transparansi, Ajak Media Sinergi Bangun Daerah

PEKALONGAN — Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Muhammad Saleh, menyatakan komitmen lembaganya untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas, salah satunya dengan menghentikan penarikan tunjangan perumahan bagi pimpinan dewan mulai Oktober 2025. Kebijakan ini disampaikan sebagai bentuk respons terhadap aspirasi publik.

Langkah konkret tersebut diungkapkan Saleh dalam Forum Group Discussion (FGD) dengan puluhan wartawan dari wilayah Pantura, yakni Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, dan Kabupaten Pemalang, di Pekalongan, Kamis 16 Oktober 2025.

“Mulai bulan ini, kami para pimpinan DPRD sudah tidak lagi menerima tunjangan perumahan. Pemerintah provinsi telah menyediakan rumah dinas yang dapat difungsikan juga sebagai ruang aktivitas, diskusi, dan penerimaan tamu. Ini merupakan wujud komitmen kami menjawab tuntutan publik,” jelas Saleh dalam forum itu.

Kebijakan penghapusan tunjangan perumahan itu, menurut Saleh, merupakan bagian dari proses pembenahan internal dewan untuk menciptakan tata kelola yang lebih tertib dan responsif. Ia menegaskan, langkah tersebut diambil sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas kepercayaan yang diberikan masyarakat.

BACA JUGA:600 Ribu Batang Rokok Ilegal Diamankan di Pekalongan, Diskominfo Gencarkan Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal

BACA JUGA:Terbukti Berkontribusi Turunkan Kemiskinan, KEK Kendal Perlu Jadi Contoh Daerah Lain

Sinergi dengan Media

Dalam kesempatan yang sama, politisi tersebut mengajak insan media untuk bersinergi membangun Jawa Tengah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Saleh menekankan, media memiliki peran strategis sebagai bagian dari kontrol sosial yang mengawal pembangunan daerah.

“Kami di DPRD Jawa Tengah terus berbenah agar dapat bekerja secara transparan dan akuntabel. Kritik serta masukan dari rekan-rekan media merupakan bagian dari kontrol publik yang sangat kami butuhkan,” ujarnya.

Saleh mengungkapkan, DPRD Provinsi Jawa Tengah kini semakin membuka diri terhadap masukan dari berbagai elemen, termasuk media dan organisasi masyarakat sipil. Setiap fraksi dan perangkat dewan, menurutnya, telah diberi jadwal tugas yang jelas, termasuk dalam hal mekanisme penerimaan kunjungan dan konsultasi publik.

Komitmen Menjawab Aspirasi

Perbaikan sistem kerja dewan, kata dia, merupakan tindaklanjut dari berbagai masukan yang disampaikan masyarakat dan kalangan mahasiswa. Ia berharap, langkah-langkah tersebut dapat memperkuat citra lembaga legislatif sebagai representasi rakyat yang berintegritas.

Saleh juga menyentuh beberapa isu aktual, salah satunya mengenai regulasi transportasi online. Menurutnya, persoalan transportasi berbasis aplikasi menyentuh banyak aspek hukum dan memerlukan pembahasan yang melibatkan beberapa undang-undang.

“Masalah transportasi online ini kompleks. Terkait dengan UU Angkutan Jalan, aspek ketenagakerjaan, dan regulasi khusus transportasi online. Karena statusnya sebagai mitra, para pengemudi saat ini belum mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan maupun Kesehatan,” paparnya.

DPRD Jawa Tengah, lanjut Saleh, siap menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat untuk menyampaikan aspirasi terkait isu-isu strategis yang berdampak langsung pada kepentingan publik.

Tantangan di Era Digital

Saleh juga menyoroti perubahan ekosistem media akibat pesatnya perkembangan teknologi digital dan media sosial. Ia menilai, derasnya arus informasi menciptakan tantangan tersendiri bagi media dalam menjaga akurasi dan mematuhi etika pemberitaan.

Sumber: