Demo, Dua Kubu Nyaris Bentrok

Untuk Pasar Kedungwuni, kata Akbar, pekan kemarin sudah dilaunching perpindahan pedagang. Kenapa sudah selesai dua tahun pedagang belum dipindah, ia menegaskan komitmen pemerintah untuk segera memindahkan pedagang. "Doakan saja segera selesai. Kami fokuskan dulu pada pedagang lama yang sesuai dengan database tahun 2017. Data ini sudah kita kunci. Persoalan ada sisa nanti akan kita formulasikan setelah pedagang lama masuk," tandasnya.

Untuk isu jual beli kios/lapak/loos di Pasar Kedungwuni, lanjut Akbar, Pemkab Pekalongan terutama dinas teknis sudah diperintahkan untuk tidak bermain-main di ranah itu.

"Pasar Wiradesa kenapa belum dibuka karena masih ada satu pekerjaan yang belum selesai. Yang dikerjakan oleh Kementerian PUPR. Pasar Wiradesa anggarannya dari pemerintah pusat. Selesainya Insya Allah akhir November. Yang meresmikan nanti dari pusat," katanya.

Sekda menyampaikan terima kasih atas masukan dan evaluasi atas program kesehatan gratis. Itu program prioritas Bupati dan Wakil Bupati. Program ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agar tidak bertabrakan dengan program BPJS pemerintah pusat.

"Yang berbelit sebelah mana, yang terkesan PHP sebelah mana, pemerintah komit agar program ini berjalan dengan baik," ujarnya.

Untuk persoalan Baznas, kata dia, itu domainnya di Baznas. Bukan kewenangan pemerintah untuk menjawabnya. "Mentasyarufkan dana yang terhimpun itu adalah kewajiban dari Baznas," katanya.

Dikatakan, untuk persoalan aset di Sapugarut, pemkab masih minta pendapat hukum dari Kejaksaan. "Mohon bersabar. Agar kami tidak salah terkait Sapugarut," tandasnya.

Untuk seragam batik, Sekda menegaskan itu hanya dikhususkan untuk ASN. Perangkat desa dan kades tidak.

"Seragam batik surat edarannya khusus untuk ASN. Tidak ada kewajiban untuk perangkat desa/kades," tegasnya.

MASSA TANDINGAN

Sementara di tempat tak jauh dari demo muncul juga massa tandingan yang pro Bupati. Massa ini menuntut aksi itu dibubarkan karena dinilai bentuk pembunuhan karakter kondusivitas di Kabupaten Pekalongan.

"Mereka yang hadir di sini apakah orang Kabupaten Pekalongan semua?. Mereka sebagian orang Kota Pekalongan. Bahkan telah diakui dalam rapat yang difasilitasi oleh Kapolres, jubir mereka orang Pemalang. Maka kami menuntut ketegasan dari aparat tolong Kabupaten Pekalongan dijaga. Hilangkan penyusup-penyusup dari luar daerah," tandas Suryan Rusli, peserta aksi yang pro Bupati.

Ditegaskan Rian, pihaknya tidak anti demokrasi. Pihaknya hanya ingin meluruskan bahwa isu yang disampaikan oleh oknum LSM yang demo tidak benar. "Salah satunya isu tentang (pendemo kubu lain, red) Pasar Kedungwuni. Kita ketahui bersama bahwa Pasar Kedungwuni dibangun oleh pemerintah sebelumnya, dan di pemerintah sekaranglah Pasar Kedungwuni diresmikan dan dilaunching. Mereka yang (Pendemo lain, red) gembar gembor mengaku membawa aspirasi pedagang Pasar Kedungwuni, sementara mereka bukan pedagang Pasar Kedungwuni. Justru pedagang Pasar Kedungwuni sekarang sedang damai berjualan. Ini kan tidak benar," tegasnya. (had)

Sumber: