Dindikbud Terapkan SOP Ketat

*Antisipasi Muncul Klaster PTM

KAJEN - Untuk mengantisipasi munculnya klaster pembelajaran tatap muka (PTM) seperti di beberapa daerah di Jateng, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Pekalongan menerapkan SOP yang ketat bagi sekolah yang mengajukan diri untuk melakukan simulasi PTM. Ceking lapangan dilakukan untuk mengecek kesiapan sekolah. Jika sekolah belum siap melakukan simulasi PTM diminta untuk tidak memaksakan diri melakukannya.

"Di Kabupaten Pekalongan juga belajar dari daerah lain. Di Kabupaten Pekalongan untuk simulasi PTM dan PTM terbatas sudah dipersiapkan dengan matang. Mulai dari SOP, administrasi hingga praktik pelaksanaannya. Kita juga monitor. Kita cek di lapangan kemarin sudah berjalan dengan baik dan bagus sesuai dengan prokes yang ditetapkan dalam SOP," ujar Plt Kepala Dindikbud Kabupaten Pekalongan Haryanto Nugroho, ditemui Kamis (23/9/2021) siang.

Seiring dengan persiapan PTM, Dindikbud bekerjasama dengan Dinas Kesehatan, TNI, dan Polri dalam percepatan vaksinasi pelajar. Termasuk melakukan random swab di satuan pendidikan.

"Dari hasil random swab di sekolah yang melaksanakan PTM, Alhamdulillah semua hasil swab yang dilakukan secara random hasilnya negatif. Hasil itu menjadi pedoman kita untuk memulai kegiatan tahap selanjutnya, yakni simulasi yang akan kita usulkan untuk sekolah-sekolah yang baru," kata dia.

Dengan munculnya klaster PTM di beberapa daerah di Jateng, upaya antisipasi lebih dilakukan Dindikbud Kabupaten Pekalongan dibandingkan simulasi sebelumnya. "Sehingga untuk persiapan ini saya juga dibantu satgas tingkat kecamatan maupun satgas Covid kabupaten untuk ceking lapangan berkaitan dengan sarana prasarana pendukung terkait penerapan protokol kesehatan, kesiapan dari sekolah itu sendiri, dari pendidik dan tenaga kependidikan, siswa maupun orangtua termasuk komite sekolah selaku unsur keterwakilan masyarakat," ungkap dia.

Untuk tahap sebelumnya ada 58 sekolah, dari TK, SD, dan SMP, yang melaksanakan simulasi PTM dan PTM terbatas. "Untuk kedepan direncanakan untuk semua SMP di bawah Dinas Pendidikan. Untuk SMP ini kita minta ke kepala sekolah betul-betul memastikan terkait vaksinasi siswa. Sehingga kawan-kawan di jajaran TNI, Polri, sudah membuka ruang komunikasi yang intens untuk sekolah-sekolah dipersilahkan mengajukan vaksinasi melalui jajaran polsek dan koramil. Jika nanti ketersediaan vaksin mencukupi akan diprioritaskan untuk siswa, terutama bagi sekolah-sekolah yang akan melaksanakan simulasi PTM," kata dia.

Dari hasil koordinasi dengan Dinkes, dari target sekitar 93 ribu untuk usia pelajar 12-18 tahun, yang sudah vaksin mencapai 7 persen. "Kita berharap ada percepatan target, namun sekali lagi ini bergantung pada ketersediaan vaksin. Kalau nakes Insya Allah kawan-kawan dari Dinkes, TNI, Polri, sudah siap memvaksin," ujarnya.

Disinggung jika ada temuan kasus di PTM, Haryanto berharap dan berdoa hal itu tak terjadi. Namun jika ada kasus terkonfirmasi, maka sesuai SOP maupun surat edaran gubernur, dan SKB 4 menteri otomatis sekolah itu dihentikan jika sudah melakukan PTM. Jika belum melakukan simulasi atau PTM terbatas maka pelaksanaannya ditunda dulu.

"Jika sudah melaksanakan otomatis disetop. Nanti akan ada langkah penanganan dari satgas covid terkait sehingga itu akan dilakukan secara berkelanjutan. Sekiranya kasus terkonfirmasi itu hasil akhir testingnya negatif bisa mulai lagi. Kasus ini baik pelajar maupun pendidik. Makanya untuk mengantisipasi sekiranya itu siswa, pendidik, maupun tenaga kependidikan, merasa kurang sehat dianjurkan, bahkan kita harapkan tidak usah ke sekolah dulu," tandasnya.

Dikatakan, untuk SD dan TK untuk vaksin belum menjadi sasaran. Ia berharap ke depan akan ada jenis vaksin yang direkomendasikan untuk usia 12 tahun ke bawah.

"Tapi yang saya sitir dari ahli epidemologi minimal untuk usia tersebut kan banyak imunisasi untuk mencegah virus dan bakteri. Paling tidak imunisasi anak-anak kita sudah lengkap sesuai yang dianjurkan dari sisi kesehatan. Meskipun berbeda paling tidak bisa lebih meningkatkan imun anak," katanya.

Progres dari sekolah yang akan melakukan simulasi lanjutan, kata dia, ada yang sudah memasukan syarat administrasi, ada yang belum. Sehingga jumlah yang direncanakan kemarin tidak saklek sama.

"Kita lihat yang masuk maupun hasil ceking di lapangan. Sehingga tanggal 27 September itu bisa jadi dari semua SMP yang ada belum semua 100 persen siap. Mungkin belum siap dari hasil cek kita di lapangan ya kita tidak akan paksakan. Dalam pekan ini saya sudah perintahkan kabid terkait dan jajarannya untuk bersama-sama kecamatan untuk turun cek ke lapangan. Jika siap bisa lanjutkan ke action belajar mengajar. Jika sekiranya itu belum siap ya jangan memaksakan diri," tandas dia.

Sumber: