Penempelan Stiker di Rumah Penerima PKH Bisa Untuk Bahan Evaluasi
KEDUNGWUNI - Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan dari Fraksi PKB, Fatkhiana Dewi (Nana) menanggapi bahwa penempelan ataupun penyemprotan sticker penerima bantuan atau labelisasi PKH itu sudah bagus.
"Saya dari awal menjadi wakil rakyat sudah mengusulkan agar para penerima bantuan dari pemerintah agar diberi labelisasi karena banyak yang tidak tepat sasaran," ujarnya.
Nana berpendapat bahwa itu bisa menjadikan efek kesadaran bagi penerima bantuan. "Mereka yang merasa mampu dan menerima bantuan harusnya sadar bahwa mereka tidak berhak menerima bantuan," tuturnya.
Itu akan menjadi bahan evaluasi serta orang yang tidak pantas menerima bantuan dan dibaca oleh orang lain itu akan berefek. Bukan untuk mempermalukan tetapi lebih ke efek kesadaran.
Selain penempelan sticker di rumah, Nana juga mengusulkan agar warung yang rame bisa ditempeli bahwa warung tersebut bisa digunakan bertransaksi untuk bantuan PKH.
"Jadi penerima bantuan PKH bisa membeli diwarung lain selain di E-Warung karena harganya sesuai dengan pasaran," usulnya.
Selain itu yang harus diperhatikan, para pendamping PKH itu justru lebih tau kondisi para penerima bantuan PKH. Karena mereka secara langsung terlibat dan tidak hanya sekedar mendampingi saja.
"Jadi mereka para pendamping PKH tau bahwa para penerima bantuan PKH itu kondisinya sudah mampu ataupun belum mampu. Hasil itu bisa diusulkan kepada dinas terkait dan disampaikan ke kementerian, itu saya dengar waktu ada anggota DPR RI yang melakukan Reses di daerah sekitar saya," pungkasnya.
Kemudian juga, kami sebagai wakil rakyat juga dilema karena mau membantu masyarakat yang dirasa tidak mampu tetapi belum masuk data DTKS.
"Sebagai anggota dewan kita ada aspirasi usaha ekonomi produktif, kita mau memasukan namanya tetapi tidak bisa karena belum masuk di data DTKS, itu menjadi kendala dan dilema buat kita. Banyak sekali contoh seperti itu dan aturan tersebut kadang mempersulit kita untuk membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan dari pemerintah," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
