Persaingan Pendidikan Ketat

Menurutnya, jumlah sekolah dengan murid sedikit ini sebagian besar di wilayah pegunungan, namun ada juga beberapa sekolah di wilayah bawah (kota). Ia mencontohkan, di SD Sawangan, Kecamatan Doro, jumlah murid kelas 1 hanya lima anak, kelas dua (8 anak), kelas tiga (7 anak), kelas empat (4 anak), kelas lima (7 anak), dan kelas enam (6 anak). Ditandaskan, meskipun jumlah murid di sekolah sedikit pemkab tetap mengedepankan program Kudu Sekolah. Sehingga keberadaan layanan pendidikan harus tetap dipertahankan.

"Pemerintah tetap mengedepankan Kudu Sekolah. Meskipun di pucuk gunung layanan pendidikan harus ada. Aturan BOS, aturan di atasnya memang menekankan untuk diregrouping, namun kondisi di daerah tidak bisa seperti itu. Misalnya, kondisi geografis tidak memungkinkan untuk regrouping," kata dia.

Selain itu, lanjut dia, pemerintah hadir untuk memenuhi pasar yang tidak dimasuki privat sektor, atau pemerintah sebagai penyedia pasar yang gagal. "Di wilayah tertentu privat sektor tidak masuk karena pertimbangan cost dan sebagainya, maka pemerintah hadir di sini," ungkapnya.

Diakuinya, dengan jumlah murid sedikit tersebut tentu akan menyulitkan, di antaranya terkait aturan BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan persyaratan sertifikasi guru. "Kami berupaya untuk mencari solusi. Rencananya dengan regrouping agar kegiatan belajar mengajar meningkat," ujar dia.

Direncanakan, pada tahun 2019 ini 12 sekolah dasar akan diregrouping. Regrouping sendiri sudah pernah dilakukan pada tahun 2014 untuk 6 sekolahan, dan tahun 2018 untuk 12 sekolahan.

Menurutnya, regrouping dilakukan dengan kajian terlebih dahulu dengan mempertimbangkan faktor demografi, geografi, sosial, biaya, dan pertimbangan dapondik siswa dan guru. Dikatakan, tahapan proses regrouping mulai dari sosialisasi dan uji publik ke masyarakat, pengusulan dari sekolah dan kecamatan, sampai penerbitan SK Bupati "Regrouping tidak asal dilakukan. Ada kajian-kajian dan tahapan yang harus dilakukan. Salah satunya kami akan menggelar publik hearing dengan menghadirkan kasek, orang tua, camat, kades, dan tokoh masyarakat. Dari publik hearing ini nantinya ada masukan-masukan, apakah nanti diregrouping, ditutup, atau sistem filial," katanya.

Disinggung penyebab minimnya murid, menurutnya ada beberapa faktor. Di antaranya, masuknya privat sektor atau sekolah swasta, dan jumlah anak usia sekolah di wilayah itu memang sedikit. "Banyaknya sekolah swasta membuat pilihan untuk bersekolah lebih banyak. Ada orang tua yang misalkan menyekolahkan anak di swasta atau pondok karena ingin anaknya bisa mengaji. Ini tentunya juga sebagai cambuk agar sekolah negeri harus lebih baik," imbuhnya. (had)

Sumber: