2035, 80% Pekalongan Banjir

**Prediksi Hasil Kajian Kolaboratif

KAJEN - Risiko atau potensi banjir di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kupang yang melintasi wilayah Kota dan Kabupaten Pekalongan diprediksi akan semakin meluas kedepannya.

Hasil kajian kolaboratif antara Mercy Corps Indonesia, Universitas Diponegoro, dan Institut Pertanian Bogor di bawah payung program Zurich Flood Resilience Alliance pada tahun 2020, 80% wilayah Kota Pekalongan akan tergenang permanen di 2035. Banjir akan mencapai 9 Km dari bibir pantai. Dari kajian itu area tergenang permanen diprediksi akan semakin meluas, dari 1.478 hektar di tahun 2020 menjadi 5.721 hektar di tahun 2035. Dimana 90% Kota Pekalongan dan sebagian besar wilayah pesisir Kabupaten Pekalongan akan tergenang. Wilayah yang tergenang meliputi area pertanian, perikanan budidaya, dan juga pemukiman.

"Wilayah pemukiman yang tergenang diperkirakan akan meningkat 100 kali lipat, dari 0,5 persen menjadi 51 persen pada kurun waktu 2020 hingga 2035," terang Urban Governance Specialist Mercy Corps, Arif Ganda Purnama, Rabu (20/10/2021) siang.

Peningkatan muka laut 0,81 cm/tahun dan penurunan muka tanah 0 - 34,5 cm/tahun dengan median 16,5 cm/tahun juga berkontribusi terhadap peningkatan risiko banjir di DAS Kupang. Tingginya penurunan muka tanah, terutama di area hilir dan pesisir, mengakibatkan timbulnya area-area yang tergenang permanen. Menurutnya, land subsidence paling parah ada dua episentrumnya, yakni di barat Wonokerto dan di sekitar Buaran.

Dikatakan, persoalan banjir di pesisir Pekalongan sangat kompleks. Tidak hanya disebabkan oleh air laut (rob) semata. Menurutnya, ada tiga faktor penyebab banjir, yakni sungai, hujan, dan air laut.

"Ketiga faktor ini harus satu tindakan atau menyeluruh (holistik). Kemarin kita ngobrol dengan teman-teman di kabupaten. Kita tidak hanya bisa mengandalkan struktur atau tanggul. Harus ada satu roadmap yang sifatnya ada empat strategi besar," kata dia.

Pertama, kata dia, adaptasi kewilayahan. "Lahan-lahan yang sudah basah itu mau diapakan. Apakah masih ada warga yang mau tinggal di situ atau seperti apa. Intinya perlu ada adaptasi dari sisi wilayahnya. Kalau misalkan perlu direlokasi seperti apa langkahnya, apakah mungkin atau tidak," terang dia.

Strategi kedua adalah pengurangan daya rusak air. Ini menggunakan struktur teknis.

"Ada tanggul laut, tanggul sungai, dan lainnya. Tapi ini bukan satu-satunya. Salah satu dari empat. Domainnya ini lebih banyak di PU. BBWS kalau wilayah sungai," katanya.

Strategi ketiga, lanjut dia, pengelolaan sumber daya air secara terintegrasi. Ini berbicara mengenai sungai dan air bersih. Karena salah satu isunya adalah penurunan muka air tanah. Salah satunya akibat penggunaan air tanah yang berlebihan.

"Sumber air di pesisir Pekalongan masih susah. PDAM pun masih menggunakan sumber air dalam. Misalkan ada satu sumber air yang bisa mensuplai kebutuhan air di kabupaten, kota, maupun Batang misalkan di daerah Doro, Talun, atau daerah agak tengah, sehingga tidak memengaruhi penurunan muka tanah terus bisa dialirkan ke wilayah industri yang menggunakan air secara masif itu akan sangat baik. Bisa mengurangi faktor land subsidence," ungkap dia.
Terakhir berkaitan dengan masyarakat. Yakni, peningkatan sumber daya manusianya. Mulai dari level masyarakat grass root sampai di level pemerintahnya.

"Mereka harus punya SOP. Ketika masuk musim hujan apa yang harus disiapkan. Jangan sampai kita semuanya serba terlanjur. Sudah banjir baru evakuasi. Kondisi ini kan berulang terus. Kondisi evakuasi, evakuasi, padahal kita sudah punya prediksi peningkatan curah hujan seperti apa, kemudian kenaikan muka air laut pun di kajian kami ada 0,8 cm/tahun dan penurunan muka tanah. Sebenarnya polanya setiap tahun, tiap bulan, sampai 2040 kita sudah tahu bulan-bulan mana saja yang akan ada banjirnya secara masif. Jangan sampai kita hanya evakuasi evakuasi, tapi kita sudah bisa mencegah sebelum kita mengobati," tandas dia. (had)

Sumber: