PPP Kabupaten Pekalongan Pecah

**Sejumlah Kader Gelar Aksi Penolakan SK DPP

KAJEN - PPP Kabupaten Pekalongan pecah. Hal itu terlihat dari konflik internal DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Pekalongan yang mulai mencuat dengan adanya penolakan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Bahkan, sejumlah kader pada Sabtu (15/01/2022) menggelar aksi penolakan SK yang turun sebulan lalu.

Pantauan Radar, aksi penolakan dilakukan oleh sejumlah Pangurus Anak Cabang (PAC) atas kekecewaan hasil Muscab pada Oktober 2021 lalu. Saat itu sesuai hasil Muscab ada dua kandidat yaitu H Mirza Kholik dan Hj Masudah. Keduanya saat ini menjadi anggota DPRD Kabupaten Pekalongan.

Adapun hasil Muscab DPC PPP Kabupaten Pekalongan Hj Masudah mendapat dukungan terbanyak yakni 12 PAC, sedangkan H Mirza Kholik mendapat 6 dukungan PAC. Namun SK yang turun, Ketua DPC PPP Kabupaten Pekalongan Mirza Kholik. Makanya, sejumlah kader PPP Kabupaten Pekalongan protes dengan memsang spanduk.

Hal itu dibenarkan Ketua PAC PPP Kecamatan Sragi, Muhammad Nurdin, di sela sela pemasangan spanduk di Tugu Nol Kajen. Kata dia, pemasangan spanduk ini sebagai bentuk menolak hasil Muscab DPC PPP Oktober 2021. Sebab yang di SK-kan bukan susunan yang dibuat oleh formatur pemenang Muscab di Sekretariat DPC PPP.

"Pemasangan Spanduk ini adalah bentuk protes bahwa PAC PPP yang Pro Muscab menolak hasil SK dari DPP, karena bukan hasil dari susunan formatur yang menang," katanya.

Ditegaskan, dengan protes penolakan tersebut diharapkan ke depan Ketua DPP PPP dan Sekjen bisa merubah susunan yang dibuat oleh formatur sah.

"Bila melihat susunan formatur yang sah, KSB (Ketua Sekretaris Bendahara), Bu Masudah Ketua, Sekretaris Pak Jamari dan bendahara H Solihin. Sedangkan KSB yang turun dari DPP Ketua Bapak Mirza Kholik Sekretaris Lilis Sugiarti dan Bendahara Supriyati, " ucapnya.

Senada disampaikan Ketua PAC PPP Kajen, Busro Alkarim. Pria yang sekaligus formatur ini menegaskan apabila protes ini tidak ada tanggapan maka dalam waktu dekat pihaknya akan melayangkan surat ke DPP PPP. "Kita akan kirim surat ke DPP PPP kalau ini tidak ditanggapi, " imbuhnya.

Sementara itu, H Mirza Kholik yang mendapatkan SK DPP PPP saat dikonfirmasi sejumlah wartawan di kediamannya, mengatakan, sebagai petugas partai dirinya akan menjalankan apa yang menjadi perintahnya.

Diakui, saat ini, dia yang diberi mandat oleh DPP PPP menjadi Ketua DPC PPP Kabupaten Pekalongan dan dalam prosesnya dia tidak pernah meminta jabatan. Dengan adanya aksi dari sejumlah kader partai yang belum legowo atas mandat DPP yang diberikan kepadanya, Mirza tetap menghargainya.

Mirza juga menerangkan bahwa pimpinan PPP pusat saat ini telah memberi kepercayaan kepadanya untuk memimpin PPP di Kabupaten Pekalongan dengan beberapa hal yang menjadi pertimbangan. "Tentunya pengurus PPP pusat lebih tahu dan mempunyai beberapa alasan memberikan amanah Ketua DPC Kota Santri kepada saya," terangnya.

"Kalau pun kemudian ada perbedaan pendapat atau pandangan, itu sunatullah dan di politik itu merupakan hal yang biasa. Jadi tidak ada yang kalah atau menang,''ungkapnya.

Mirza bahkan mempersilakan pihak yang tidak menerima atau puas dengan keputusan DPP mengajukan keberatan sesuai jalur atau mekanisme partai. Meski pun demikian Mirza menghargai sikap rekan-rekannya dan berharap ke depan ''Konflik'' tersebut segera berakhir. (yon)

Sumber: