Pupuk Subsidi Sulit Dicari Petani

*Harga Produk Non Subsidi Malah Meroket

KENDAL - Di tengah keberadaan pupuk subsidi yang sulit dicari, petani justru dihadapkan dengan harga pupuk non subsidi yang meroket. Kenaikannya bahkan menembus 100 persen dari harga biasanya, sehingga cukup memberatkan biaya produksi yang harus ditanggung petani.

Ketua kelompok tani Maju Makmur Desa Bulugede, Kecamatan Patebon, Mujiono mengatakan, kenaikan signifikan harga pupuk non subsidi itu sudah terjadi hampir satu bulan. Yang semula harganya hanya Rp 90 ribu rupiah per sak, kini menjadi Rp 190 ribu rupiah per saknya isi 50 kilogram.

Bahkan saat ini, pupuk urea NPK phonska, serta ZA, mengalami kenaikan hingga 100 persen. Tak hanya itu, pupuk subsidi pemerintah dirasakan petani juga harganya mahal. "Sangat sulit mencari pupuk subsidi. Terpaksa beli pupuk non subsidi yang harganya jauh lebih mahal," katanya, Senin (14/2/2022)

Mujiono mengungkapkan, tanaman padi para petani tidak bisa menghasilkan banyak keuntungan. Lantaran selama perawatan, mayoritas petani hanya memberi pupuk dua kali. Padahal idealnya pemupukan dilakukan tiga kali. Ia berharap agar pemerintah bisa menstabilkan harga pupuk supaya kembali ke harga normal. "Harapanya pemerintah bisa menggenjot harga komoditi sehingga bisa menguntungkan petani," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kendal, Tardi membenarkan bahwa harga pupuk non subsidi saat ini mahal. Sedangkan diketahui ada enam tempat untuk budidaya padi. Jika kondisinya yakni ketersediaan dan harga pupuk sebagaimana yang dirasakan oleh para petani saat ini maka produktivitas padi pada pembudidayaan enam tempat tersebut tidak adapat mengahsilkan apa-apa.

"Dari harga dan jumlah kemampuanmasyarakat mash rendah. Tidak menutup kemungkinan jika harga pupuk terlalu mahal dan pupuk subsidi tidak mencukupi akan banyak petani beralih "budibaya" ditanduri beton. Dengan kata lain tanah pertanian tidak lagi menjanjikan dijual untk perumahan," katanya.

Tardi mengungkapkan, seyogyanya pemerintah memikirkan nasib para petani. Mengingat kebijakan-kebijakanya tidak pro petani. Karena pada dasarnya pemerintah tugasnya untuk melindungi dan mensejahterakan rakyatnya. Begitu juga dengan petani, mereka bagian dari rakyat.

"saya berharap pemerintah betul-betul konsen dan memikirkan nasip hidupnya petani. Tidak hanya di Kabupaten Kendal, di Indonesia kasus soal mahalnya pupuk ini. Kalau ketersediaanya pupuk dirasa cukup. Cuman aturannya untuk mendapatkannya yang menyuslitkan prtani. Gonta ganti aturan terus. Kalau aturan yang sekarang ini disesuaikan keinginan penguasa," pungkasnya. (lid)

Sumber: