Pembangunan Bendung Gerak Banjir Dukungan

KOTA - Pembangunan bendung gerak yang menjadi salah satu dari proyek penanganan banjir dan rob di Kota Pekalongan, mendapatkan banyak dukungan. Tokoh agama, tokoh masyarakat hingga anggota DPRD dari dapil Pekalongan Utara, satu suara berkomitmen mendukung pelaksanaan proyek senilai Rp 1,2 triliun tersebut melalui penandatanganan dukungan yang dilakukan dalam kegiatan sosialisasi penanganan banjir dan rob di Guest House Wali Kota, Selasa (5/10/2021) malam.

Berkas tanda tangan dukungan secara simbolis diserahkan oleh perwakilan tokoh agama dari Krapyak, KH Amin Ghozali dan Kiai Kaprawi kepada Wakil Wali Kota Pekalongan, Salahudin, didampingi sejumlah anggota DPRD dari Dapil Pekalongan Utara.

Penandatanganan dukungan tersebut merupakan respon atas adanya penolakan terhadap proyek yang dibiayai dari APBN itu. Sebelumnya, memang sempat terjadi penolakan yang datang dari sejumlah pihak. Bahkan pihak yang menolak sudah mengirimkan surat langsung ke pemerintah pusat terkait sikap mereka. Surat ditandatangani oleh 14 orang yang mengatasnamakan pihak penolak.

"Pemkot harus bertindak tegas terhadap mereka yang sementara ini membuat kericuhan," ujar tokoh agama Krapyak, KH Amin Ghozali.

Dalam kesempatan itu, Kiai Amin Ghozali juga mengusulkan beberapa hal seperti adanya antisipasi pencegahan banjir selama proyek berlangsung, dan juga meminta DPRD Kota Pekalongan untuk aktif terlibat dalam mengawasi pelaksanaan proyek. "Pelaksanaan proyek ini akan memakan waktu tiga tahun yang berarti paling tidak ada tiga kali musim hujan. Kami minta agar ada pemasangan pompa untuk bisa mengalirkan air ke sungai," usulnya.

Anggota DPRD dari Fraksi Golkar, Mofid, meminta agar dari pertemuan malam itu bisa dibuat dua surat. Pertama, ditujukan ke pemerintah pusat disertai bukti dukungan yang berisi permintaan agar proyek dilanjutkan. Kedua ditujukan kepada 14 orang dari pihak menolak untuk mencabut surat penolakan yang sebelumnya sudah dikirim.

"Karena ketika saya komunikasi dengan ketua RT dan ketua RW di Panjang Wetan, mereka semua sangat mengharapkan proyek ini. Kalau ini tidak dilaksanakan bisa terjadi konflik. Masyarakat siap menyatakan dukungannya karena mereka sudah lelah dengan kondisi banjir yang selama ini terjadi," katanya.

Wakil Ketua DPRD, Edy Supriyanto menegaskan dirinya juga sangat mendukung proyek itu karena dirinya menjadi salah satu korban banjir rob. Dana besar yang sudah digelontorkan dari APBN untuk Kota Pekalongan untuk penanganan banjir dan rob harus disyukuri. "Saya bersama Pak Mofid sudah sepakat bahwa DPRD dari dapil Pekalongan Utara semuanya mendukung. Ini bagian dari memberi semangat kepada Pemkot," tegasnya.

*Sudah Satu Suara

Wali Kota Pekalongan, A Afzan Arslan Djunaid dalam sambutannya menjelaskan bahwa beban anggaran Pemkot Pekalongan terlalu berat untuk menangani masalah banjir rob. Apalagi dalam dua tahun terakhir terus dilakukan refocusing karena pandemi. "Dengan APBD Pemkot tidak akan sanggup. Tapi alhamdulillah atas doa masyarakat, pemerintah pusat memberikan anggaran sebesar Rp 1,2 triliun. Anggaran yang besar, karena kalau dihitung dari APBD Kota Pekalongan perlu enam tahun anggaran," jelasnya.

Untuk itu Wali Kota menyatakan bahwa Pemkot bersama DPRD dan Forkompimda sudah sepakat dan satu suara mendukung proyek tersebut. Namun di lapangan, ada beberapa kendala termasuk adanya penolakan dari sejumlah pihak. Dikatakan Wali Kota, mereka yang menolak justru bukan merupakan yang terdampak langsung banjir rob. "Karena warga yang terdampak senang adanya proyek ini," tambahnya.

Dengan kesepakatan dan dukungan dari masyarakat, Wali Kota mengajak agar semua bisa mengawal bersama pelaksanaan proyek tersebut. "Masalah teknis sudah ada yang memikirkan. Tim teknis sudah lebih paham karena sudah menangani daerah lain dan berhasil. Kalau anggaran Rp 1,2 triliun ini gagal, kepercayaan pusat bisa rusak. Mau dibantu kok ribut, ini eman-eman. Alhamdulillah semua sudah satu suara, insya Allah dengan niat baik untuk masyarakat ayo dukung bersama satu suara. Proyek ini harus jalan terus," tegasnya.

Ketua DPRD, M Azmi Basyir menyatakan hal serupa. Menurutnya, APBD tidak bisa menangani masalah banjir dan rob karena bebanya sudah terlalu besar. Sehingga adanya bantuan anggaran dari pemerintah pusat merupakan suatu anugerah dan berkah bagi Kota Pekalongan. Untuk itu proyek tersebut perlu didukung bersama.

"Proyek senilai Rp 1,2 triliun tidak mungkin pakai APBD jadi ini harus diterima dulu. Dari awal proyek ini memang sudah ada komunikasi dengan masyarakat dan membuka ruang diskusi untuk menampung usulan. Nanti akan dijelaskan dari tim teknis, jika usulan yang disampaikan sesuai rencana teknis maka bisa diakomodir. Usulan akan ditampung, digodog bersama sehingga tidak terjadi masyarakat merasa ditinggalkan," jelasnya.

Sumber: