Ditargetkan Minimal Ada 5 Desa Tanpa Money Politik Saat Pilkades

BATANG - Pada gelaran Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Batang yang akan digelar pada 29 September mendatang, Bupati Wihaji meminta minimal ada lima desa tanpa money politic. Selain itu, pelaksaan Pilkades yang akan digelar di 206 desa tersebut diharapkan bisa menjalan dengan kondusif dari sebelum, saat hingga setelah pelaksanaanya.

"Untuk target sendiri, minimal ada lima desa yang bisa bersih dari money politik saat Pilkades nanti, bahkan kalau bisa lebih," harap Bupati Wihaji usai Rapat Koordinasi persaiapan Pilkades di Aula Kantor Bupati setempat Kamis, (1/7/2019).

Bupati Wihaji menegaskan, untuk menjaga stabilitas kemanan dan kondusifitas pelaksanaan Pilkades bisa berjalan dengan baik maka harus ada koordinasi antar instansi ataupun Forum Koordinasi Pimpinan Daerah hingga level kecamatan dan desa.

"Ini untuk memberikan kepastian agar permasalahan sekecil apapun dari tahapan Pilkades bisa dicarikan solusinya.

Koordinasi dan komunikasi harus terus dilaksanakan baik secara formal maupun nonformal, untuk mencari titik celah apabila regulasi yang belum kita siapkan, sehingga jika ada persoalan bisa ada solusinya," jelas Bupati Wihaji.

Kapolres Batang AKBP Edi Suranta Sinulingga, meminya agar Koordinasi untuk segera dilaksanakan antara Pemda, Polres, Kodim dan Kejaksaan untuk menjamin keamanan wilayah di Kabupaten Batang.

"Koordibasi penting untuk membahas dan mengkonsep pelaksanaan Pilkades serentak, karena waktu kita sangat singkat," pinta Kapolres.

Dijelaskan pula bahwa Kesuksesan Pilkades serentak di Kabupaten Batang adalah tugas bersama, sehingga jangan sampai ada ekses atau permaslahan yang berujung pada konflik. Karena itulah, sekecil apapun potensi kerawanan harus diantisipasi sedini mungkin.

Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kabupaten Batang, Agung Wianu Barata mengatakan bahwa yang mengajukan secara lisan Pilkades tanpa money politik ada enam desa.

"Darai enam tersebut meliputi Kecamatan Wonotunggal Desa Kreo dan Sodong, Kecamatan Tulis Desa Siberuk, Kecamayan Subah Kemiri Barat, Kecamatan Gringsing Desa Yosorejo, Kecamatan Reban Desa Reban," beber Agung Wisnu Barata.

Dijelaskan dalam aturan perundang - undangan ataupun regulasi Pilkades memang belum ada yang mengatur larangan money politik, namun demikian pihaknya akan kordinasikan dan komunikasi dengan penegak hukum. (red/hpb)

Sumber: