DPRD Pertanyakan Kejelasan Launching Pasar Sugihwaras

DPRD Pertanyakan Kejelasan Launching Pasar Sugihwaras

KOTA - DPRD Kota Pekalongan mempertanyakan kejelasan agenda launching Pusat Kuliner dan Fashion Pasar Sugihwaras oleh Pemkot Pekalongan. Sampai saat ini, belum ada rencana atau penjadwalan launching pasar yang menjadi tempat relokasi bagi pedagang Alun-alun tersebut. Hal itu terungkap dalam rapat kerja Komisi B DPRD Kota Pekalongan bersama Dindagkop UKM, kemarin.

Ketua Komisi B DPRD Kota Pekalongan, Jecky Zamzami mengatakan, launching Pasar Sugihwaras sudah dijadikan rekomendasi Komisi B dalam rapat kerja sebelumnya bersama Dindagkop UKM sekitar 3 minggu yang lalu. Namun sampai saat ini, DPRD tidak pernah menerima informasi terkait tindaklanjut atas rekomendasi tersebut.

"Rekomendasi kami sampaikan melalui forum rapat, bukan pribadi. Tapi kami selanjutnya tidak mendengar tindaklanjut seperti apa. Itu artinya, tidak ada saling menghargai itu kami sesalkan. Harusnya ada jawaban. Minimal kami sudah mendengar dari Dindagkop terkait rencana launching kapan tanggalnya dan hari apa," ujarnya.

Koordinator Komisi B yang juga Ketua DPRD Kota Pekalongan, M Azmi Basyir menyatakan, rapat kerja terakhir membahas mengenai launching sudah dilaksanakan pada 3 minggu atau 4 minggu yang lalu. Namun kemudian tidak ada informasi lanjutan terkait agenda tersebut.

"Ini cukup lucu. Kalau launching ini jadi prioritas, harusnya sudah disiapkan. Anggarannya bisa diambilkan dari pos yang lain. Tapi ketika mau launching saja susah, ini yang jadi kendala anggaran atau kemauannya," kata Azmi.

Azmi mengaku dalam beberapa kali kunjungannya untuk mencoba kuliner di Pasar Sugihwaras, para pedagang menyampaikan bahwa hanya menjual 1 sampai 2 piring atau maksimal 10 piring dalam sehari. "Kalau segitu paling dapatnya berapa. Sehingga ini tidak bisa ditunda-tunda lagi. Orang lapar tidak bisa ditunda-tunda. Karena tidak ada kegiatan yang membuat berjualan di sana hidup," tambahnya.

Untuk itu Azmi meminta dalam satu pekan mendatang harus ada langkah nyata tindaklanjut dari rekomendasi yang disampaikan DPRD. "Ini harus dikejar, seminggu ke depan harus ada riil tindaklanjutnya seperti apa. Nurani harus digunakan. Memindahkan orang ke sana dan dilepas begitu saja tapi menyatakan sudah ada intervensi. Sekarang saya tanya, intervensi seperti apa yang sudah dilakukan," kata Azmi.

Wakil Ketua Komisi B, Mabrur kemudian menyampaikan lima rekomendasi dalam rapat kerja tersebut. Pertama, harus dilakukan launching besar-besaran di Pasar Sugihwaras. Pemkot juga harus menyediakan voucher dan publikasi yang luas. "Ini tolong benar-benar diagendakan terutama voucher. Dengan begitu penjualan bisa meningkat instan setidaknya sehari itu. Paling tidak itu sangat mendukung ketika jualan hari itu bisa habis bisa untuk pendapatan beberapa hari," katanya.

Rekomendasi kedua, lampu penerangan di akses jalan sebelah timur harus segera diselesaikan. Ketiga, rencana normalisasi akses jalan sebelah timur juga harus dilakukan baik memindahkan pedagang seluruhnya atau menata pedagang agar menempati satu sisi sehingga akses jalan menjadi luas dan mencukupi untuk dilintasi kendaraan roda empat.

Rekomendasi keempat, menggalakkan marung bagi ASN di Pasar Sugihwaras. Komisi B meminta agar Dindagkop menghadap ke Wali Kota sehingga ada instruksi yang dikeluarkan. "Kalau perlu diabsen, dijadwal setiap hari OPD yang mana yang ke sana dan diabsen. Ini saya kira tidak membebani anggaran karena berasal dari kantong pribadi masing-masing dan ini keluar uang ditukar makanan jadi tidak merugikan," tambahnya.

Rekomendasi yang kelima, Dindagkop agar tidak memfasilitasi pedagang beceran dalam bentuk apapun.

Sementara Kepala Dindagkop UKM Kota Pekalongan, Budiyanto mengatakan, pihaknya memang tidak memiliki anggaran khusus untuk agenda launching. Namun ada pos anggran lain yang bisa digunakan salah satunya sosialisasi.

"Kalau untuk launching memang tidak ada anggran. Tapi nanti ada anggran sosialisasi yang bisa digunakan khususnya untuk pengadaan voucher. Teknisnya nanti akan diatur apakah ada pembagian untuk pedagang masing-masing atau bebas. Kami juga akan coba kolaborasi dengan OPD lain terkait agenda launching ini," jelasnya.(nul)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: