Asip Kholbihi: Pilkada Langsung atau DPRD, Yang Terpenting Figur Pemimpinnya

KAJEN, RADARPEKALONGAN.CO.ID – Wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD kembali mengemuka. 

Namun bagi Asip Kholbihi, tokoh politik senior Kabupaten Pekalongan, perdebatan soal langsung atau tidak langsung seharusnya tidak mengaburkan satu hal yang jauh lebih penting, yakni kualitas figur pemimpin daerah.

Asip berbicara bukan tanpa pengalaman. Ketua DPC PKB Kabupaten Pekalongan ini merintis karir politik sejak 1998 bersama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), pernah menjabat Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, hingga akhirnya terpilih sebagai Bupati Pekalongan melalui Pilkada langsung tahun 2016.

"Saya mengalami sendiri dua-duanya, dipilih DPRD dan dipilih langsung oleh rakyat. Secara hasil pembangunan, menurut saya tidak ada lonjakan prestasi yang terlalu jauh berbeda," ujar Asip, Jumat, 2 Januari 2026.

Baca juga:TKD Anjlok, Pemkab Pekalongan Bertahan Jaga UHC di Tahun 2026

Menurutnya, pada masa ketika bupati dipilih DPRD, pemerintahan tetap berjalan baik. Kemitraan antara eksekutif dan legislatif relatif stabil, dan pembangunan berjalan sebagaimana mestinya.

Namun, perbedaan mencolok justru terasa pada akuntabilitas publik.

"Kalau dipilih langsung oleh rakyat, akuntabilitas publik itu menjadi kewajiban. Bupati harus sering turun ke masyarakat, sosialisasi program, mendengar aspirasi, dan mempertanggungjawabkan kebijakan," katanya.

Asip menilai, bupati hasil Pilkada langsung memiliki daya jelajah sosial yang jauh lebih besar.

"Harus turun ke bawah, ketemu masyarakat, mengakomodasi kepentingan mereka. Intensitasnya jauh lebih tinggi dibanding bupati pilihan DPRD," ungkapnya.

Namun di balik kelebihan itu, Asip juga menyoroti tingginya biaya politik dalam Pilkada langsung. Ia menyebut, faktor ekonomi sering kali menjadi penentu kemenangan, bahkan mengalahkan kualitas figur.

"Figur itu penting, tapi kekuatan ekonomi adalah daya dukung utama. Orangnya baik secara sosial, tapi duitnya langka, ya bisa kalah juga," ujarnya lugas.

Biaya politik yang tinggi ini, lanjut Asip, kerap menjadi pintu masuk persoalan hukum.

"High cost ini berbahaya. Banyak kawan saya akhirnya terjerat KPK karena tidak hati-hati mengelola keuangan daerah," katanya.

Sumber: