Rekomendasi LKPJ Bupati, DPRD Soroti Soal Kesenjangan Sosial

BATANG - DPRD Kabupaten Batang menyampaikan rekomendasi terhadap laporan keterangan  pertanggung jawaban (LKPJ) Bupati Batang Tahun 2022. Rekomendasi diberikan terhadap semua sektor pembangunan, namun DPRD memberikan stressing lebih terhadap masalah kesenjangan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

 

Penyampaian rekomendasi tersebut bertujuan untuk memenuhi kewajiban konstitusional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

 

"Pembahasan materi LKPJ telah dilaksanakan oleh Pansus dan anggota DPRD sesuai dengan bidang tugasnya masing masing," ujar Ketua DPRD Batang, Maulana Yusup usai gelaran Rapat Paripurna, Kamis (27/4/2023).

 

Dikatakan Yusup, pihaknya telah melaksanakan serangkaian pembahasan baik secara internal di DPRD maupun dengan OPD yang menangani penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan. Pansus DPRD telah menyelesaikan tanggapan berupa catatan dan rekomendasi atas LKPJ Bupati Batang tahun anggaran 2022, sebelum jangka waktu yang ditetapkan berakhir.

 

"Selanjutnya kami mengharapkan agar catatan dan rekomendasi DPRD yang dituangkan dalam surat keputusan DPRD, nantinya memperoleh perhatian dan tindak lanjut dari eksekutif guna menjadi bahan perbaikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kedepan," katanya.

 

Yusuf menambahkan bahwa DPRD sebagai mitra Pemkab Batang merekomendasikan hampir di semua sektor, namun yang paling mendesak menurutnya adalah terkait dengan kesenjangan ekonomi dan pendidikan. 

 

"Hampir semua sektor kita rekomendasikan. Dan yang paling mendesak menurut kami adalah terkait dengan kesenjangan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan," ujarnya.

 

Sumber: