Dampak KITB, Potensi Munculnya Daerah Kumuh Diantisipasi

BATANG - Pemerintah Kabupaten Batang melalui Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) menyiapkan rancangan guna mengantisipasi munculnya daerah kumuh di wilayah penyangga Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB).

Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bapelitbang Kabupaten Batang, Sudarno mengatakan, bahwa pihaknya akan fokus mengantisipasi timbulnya kawasan kumuh di sepanjang jalan Desa Plelen, Desa Sawangan, Desa Ketanggan, dan Desa Kedawung.

"Di desa-desa itu dikhawatirkan akan tumbuh pelaku usaha kecil yang tanpa ada perencanaan dan menyimpang dari tata ruang," ungkap Sudarno pada FGD dengan tema "Membangun Kolaborasi Pentahelix untuk Mengatasi Daerah Kumuh Sekitar Kawasan Industri Terpadu (KIT) di Kabupaten Batang," di Aula Kecamatan Gringsing, Kamis (31/8/2023).

Sudarno mengajak semua pihak secara bersama-sama berkolaborasi untuk mengantisipasi sedini mungkin munculnya kawasan kumuh dengan cara mematuhi dan melaksanakan perencananaan kawasan yang sudah disusun.

Lebih lanjut Sudarno mengatakan, bahwa berdirinya warung-warung dan bangunan milik masyarakat sekitar akan membuat suasana kumuh. Sudarno mengambil contoh di lapangan Desa Sawangan di mana sudah berdiri warung-warung makan yang dibuat ala kadarnya. Dari satu warung kemudian diikuti warung lain dan sekarang sudah banyak dan mengganggu kerapian.

"Jika ini tidak diantisipasi sedini mungkin akan menimbulkan permasalahan baru karena tidak mungkin menggusur begitu saja," lanjut Sudarno.

Ditanya kenapa dinamakan kolaborasi pentahelix, Sudarno menjawab hal itu karena untuk mengatasi kawasan kumuh tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja tapi secara multipihak yaitu Pemerintah Daerah, masyarakat atau komunitas, pelaku usaha, akademisi dan media yang secara bersama-sama berkomitmen untuk bersama-sama mengatasi daerah kumuh tersebut sebagai tujuan jangka pendek.

"Dalam jangka 6 (enam) bulan ke depan sebagai tujuan jangka menengah akan disusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Wilayah Sekitar KITB untuk kemudian agar terjadi sinergitas antara KITB dengan Kawasan Penyangga atau sekitar berupa pola kerjasama antarkawasan yang merupakan tujuan jangka panjang ke depan supaya tidak terjadi disparitas atau kesenjangan wilayah," terang Sudarno kembali.

Camat Gringsing, Adhi Bhaskoro menambahkan, pemerintah dan masyarakat Kecamatan Gringsing mendukung adanya KITB dan kemajuan desa-desa penyangga.

"Untuk mengantisipasi timbulnya daerah kumuh perlu ketegasan dan keterlibatan semua pihak. Pemerintahan desa hendaknya diikutsertakan untuk memajukan warganya sehingga semua bisa ikut menikmati keberadaan KITB dengan tetap memperhatikan lingkungan," tegas Adhi Bhaskoro.

Untuk diketahui, guna menjawab kebutuhan khususnya lokasi industri bagi investor, Pemerintah telah mengatur suatu wilayah untuk menampung berbagai kegiatan industri melalui pembangunan kawasan industri.

Kebijakan Pemerintah tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri. Salah satu kawasan industri yang juga merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yaitu Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

KITB memiliki luas 4.300 hektare yang terletak di Kabupaten Batang. Proyek ini diprakarsai oleh Pemerintah Pusat dengan tujuan memanfaatkan momentum untuk menangkap peluang investasi asing.

Hingga saat ini, pembangunan KITB terus dipercepat agar dapat beroperasi secara penuh pada tahun 2024. Tentunya pembangunan KITB ini membuka peluang yang lebih besar untuk investasi di wilayah Kabupaten Batang. Pembangunan KITB ini menjadi salah satu harapan baru untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Batang.

Sumber: