Hindari Polarisasi Politik Ekstrem di Masyarakat, Pilpres Sekali Putaran Lebih Baik Daripada Harus Dua Putaran

JAKARTA - Ketua Umum Gerakan Sekali Putaran (GSP) M. Qodari menegaskan bahwa Pilpres 2024 Sekali Putaran lebih baik daripada harus dua putaran. Sebab, dapat berpotensi menimbulkan polarisasi politik ekstrem. 

“Nah kalau sekali putaran insyaallah polarisasi tidak akan dialami dan diulangi lagi,” ujar Qodari dalam Dialektika Demokrasi Voter Of Indonesia (VOI) Pilpres 2024 Dinamis Satu Putaran Logis?, dikutip Minggu 24 Desember 2023.

Menurut Qodari, munculnya persaingan yang menyisakan hanya dua kandidat saja dikhawatirkan akan kembali menimbulkan suasana mencekam seperti Pilpres 2014 dan 2019 dimana tercipta istilah kubu 'Cebong Vs Kampret' bernuansa kebencian yang mengarah perpecahan.

"Kalau ada putaran kedua itu maka kemudian di putaran kedua itu ada potensi polarisasi ekstrem seperti 2014-2019, kandidat dua berhadap-hadapan dan pada titik itu isu primordial akan muncul lagi, Cebong Vs Kampret ada lagi," bebernya.

BACA JUGA:Hemat Waktu, Biaya, dan Damai, Formasi Indonesia Moeda Dukung serta Sosialisasikan Pilpres 2024 Sekali Putaran

BACA JUGA:Analis Sebut IHSG 2024 Berpeluang Mencapai Rekor Baru dengan Pemilu Sekali Putaran

Bagi Qodari, polarisasi bukan sekedar mitos tetapi nyata hidup di tengah masyarakat Indonesia. Ia menjelaskan tiga variabel yang memercikan polarisasi politik.

Pertama, Qodari menerangkan secara sosiologis pembelahan di masyarakat sudah terjadi sejak lama, bahkan sebelum republik Indonesia berdiri.

"Jadi dalam politik itu ada terminologi yang namanya itu 'cleavages in society' atau keterbelahan di masyarakat. Nah beda negara beda kultur itu beda-beda pembelahannya, misal di Belgia itu selain suku agama dan bahasa. Kemudian di Malaysia pembelahannya etnis. Kalau kita ini kurang lebih berdasarkan garis nasionalis dan santri katakanlah begitu," ungkapnya.

"Kalau di masa lalu kompetisi atau debatnya negara Islam atau bukan negara Islam," tambahnya.

Kedua, lanjut Qodari terjadi polarisasi karena ada provokasi dari elit politik yang sengaja menggunakan isu-isu kesukuan, agama, ras dan antar golongan serta politik identitas,  untuk meraih kemenangan dalam kontestasi.

"Yang kedua provokasi dari elit politik dalam bagian tim pemenangan akhirnya isu-isu itu diambil, dipakai untuk membingkai pertarungan," katanya.

Terakhir, lanjut Qodari, polarisasi terjadi sebab problem desain konstitusi karena  pemenang mensyaratkan minimal meraih suara 50%+1 dalam pilpres.

“Ketiga saya menilai bahwa konstitusi kita ini punya kontribusi terhadap polarisasi di masyarakat, kenapa demikian karena konstitusi kita mengatur bahwa pemenang pilpres itu harus 50+1 persen, sehingga akhirnya ada putaran kedua dalam kompetisi dimana ada beberapa calon harus maju ke putaran kedua,” ucapnya. 

Sumber: