Konveksi Bertahan, Omset Turun 50 Persen

*Dampak pandemi Covid-19

KENDAL - Dampak pandemi Covid-19 salah satunya dirasakan dalam sektor bidang perekonomian. Lesunya tingkat transaksi karena berkurangnya daya beli masyarakat. Bahkan tak sedikit para pelaku usaha yang gulung tikar hingga melakukan pengurangan tenaga kerjanya. Untuk bisa tetap bertahan di tengah pandemi ini membuat para pelaku usaha itu harus memutar otak dan menerapkan strategi agar usahanya tetap bisa berjalan.

"Alhamdulillah masih bisa jalan usaha konveksi ini. Sudah satu tahun panedemi ini berlum juga berakhir. Sektor ekonomi perekonomian semakin terpuruk," kata sutomo pelaku usaha konveksi pakaian khusus wanita di Desa Gempolsewu, Kecamatan Rowosari, kemarin.

Sutopo mengungkapkan, ganasnya pandemi covid-19 berdampak pada omzet perusahaan turun karena pasar lesu. Pandemi berdampak pada sektor ekonomi. pada sisi lain peraturan pemerintah terkadang membingungkan pengusaha kecil. Misalnya, terkait kesehatan warga harus selalu menerapkan prokes 3M, pada sisi lain ada aturan PPKM, sehingga jam buka dibatasi.

"Orang beli berkerumun dibubarkan, sehingga aturan ini sangat membingungkan bagi masyarakat kecil," ungkapnya.

Sutomo menuturkan, dalam kondisi sekarang ini omset yang dapat turun hingga 50 persen bahkan lebih. Omset dalam seminggu rata-rata mencapai Rp40 hingga Rp 45 juta. Namun sekarang omset maksimal Rp 20 hingga Rp 25 juta.

"Namun namun rata-rata Rp 15 juta perminggunya. Sebab di tengah pandemi pangsa pasarnya di Tamrin dan Tanah Abang Jakarta kesulitan di armadanya," terangnya.

Karena pandemi dan sering ada PSBB sehingga armada ke Jakarta terhambat dan mengakibatkan omset turun, namun demikian masih tertolong adanya penjualan online. Sehingga untuk penjualan semua melalui online tidak ada penjualan of line. Menurutnya untuk saat ini masih bisa bertahan saja sudah untung, artinya masih bisa memberdayakan masyarakat untuk kerja. Saat ini usahanya mempekerjakan 30 orang. Kalau sampai usahanya berhenti maka mereka akan kehilangan pekerjaan dan pendapatan.

"Pemerintah harus bisa memberikan kebijaksanaan kalau perekonomian di Indonesia mau bangkit peraturan bagi pelaku ekonomi diperlunak, namun urusan kesehatan tetap dijalankan," pungkasnya. (lid)

Sumber: