Terima Komisi VIII DPR RI, Ganjar Dukung Pembuatan Asrama Haji Baru

SURAKARTA - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bersama Walikota Surakarta Gibran Rakabuming Raka menerima kunjungan kerja reses Komisi VIII DPR RI di Kantor Walikota Surakarta, Senin (1/8/2022). Dalam pertemuan tersebut Ganjar menyampaikan dukungan peningkatan kuota haji dan pembuatan asrama haji baru, serta penguatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Komisi VIII ingin memastikan beberapa mitra kerjanya. Tadi ada terkait yang utama soal haji, sekaligus evaluasi pelaksanaan. Kemungkinan kuota akan meningkat maka  beberapa tempat menjadi pertimbangan untuk membuat asrama haji baru. Hari ini mereka akan meninjau di Donohudan,," kata Ganjar usai acara.

Ganjar menjelaskan banyak sekali simulasi-simulasi untuk mereka agar bisa memberikan fasilitas yang baik. Di antaranya bagaimana naik pesawat, membuka kunci hotel, bahkan terkait kran panas-dingin. Hal itu memang seakan sepele tetapi perlu disimulasikan karena tidak semua jemaah haji tahu caranya. Sebab di temukan beberapa kasus jemaah haji di tanah suci kesulitan menggunakan fasilitas itu.

"Itu sepele tapi sangat penting. Tentu saja berkaitan dnegan peningkatan jumlah kapasitas calon jemaah haji, khususnya yang di Jawa Tengah, rasa-rasanya perlu satu lagi dibuat asrama haji tetapi di wilayah Pantura. Sebenarnya yang paling bagus di sekitar Semarang Raya, apakah nanti di Semarang, Demak, atau Kendal. Sekarang kita akan coba carikan," kata Ganjar.

Persoalan lain yang disampaikan oleh Komisi VIII DPR RI dalam kunker Reses tersebut adalah pembahasan terkait undang-undang kebencanaan. Dalam hal itu secara khusus disampaikan akan dilakukan review terkait kelembagaan BNPB.

"Kalau menurut saya ini juga harus dilakukan penguatan karena Indonesia ini area yang rawan bencana. Bagaimana manajemennya dan partisipasi daerah, itu mungkin peraturan pelaksanaannya musti dilakukan dan kita siap dukung semuanya," ungkap Ganjar didampingi Walikota Surakarta Gibran Rakabuming Raka.

Persoalan berikutnya mengenai data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) karena dalam praktiknya banyak menemukan kendala. Terutama ketidaksesuaian penerima bantuan sosial. Menurut Ganjar DTKS harus segera dituntaskan maka pemerintah daerah siap untuk membantu pemerintah pusat dengan melakukan verifikasi dan validasi data.

"Rasanya ini penting untuk ada crash program, ini tadi saya usulkan kepada kawan-kawan yang ada di sana, termasuk mengintegrasikan warga kita yang masuk kategori miskin itu punya kategori apa saja, sektornya apa saja, berapa jumlahnya, dan itu musti terintegrasi dalam satu data," jelasnya.

Integrasi data tersebut hingga saat ini belum semuanya tercover. Misalnya terkait Program Indonesia Pintar (PIP) untuk bantuan pendidikan yang belum terintegrasi. Berbeda dengan bantuan PKH dan KIS yang sudah terintegrasi.

"Ini yang antarsektor musti kita bicarakan sehingga nanti verifikasi lapangannya bisa lebih baik," ujar Ganjar.

Ketua Tim Reses Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, mengatakan ada kemungkinan kuota jemaah haji internasional akan ditambah dari sebelumnya 2 juta menjadi sekitar 5 juta. Peningkatan itu tentu juga akan berpengaruh pada kuota jemaah haji dari Jawa Tengah. Diketahui Jawa Tengah merupakan salah satu daerah penyumbang kuota jemaah haji terbanyak dari Indonesia. Oleh karena itu diperlukan adanya satu asrama haji lagi di Jawa Tengah, tepatnya di daerah Pantura.

"Kami ingin ada satu asrama haji lagi di wilayah Pantura, nanti bandaranya melalui Bandara Internasional Ahmad Yani. Sudah ada beberapa usulan lokasi tapi masih perlu tindak lanjut lagi, jadi kami ingin pemerintah provinsi ikut membantu penyiapan lahan," katanya.

Selain asrama haji, Marwan juga menyoroti program BAZNAS di Jawa Tengah yang ikut membantu dalam pengentasan kemiskinan. Tidak hanya memberikan bantuan tunai tetapi juga memberikan pendampingan dan pelatihan agar masyarakat memiliki keahlian untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

"Kami melihat ada progres bagus di Jateng, tadi ada BAZNAS dan juga undang-undang pesantren. Kalau untuk validasi DTKS persoalannya hampir sama dengan daerah lain. Tapi tadi Gubernur Ganjar mengusulkan satu program yaitu program silang antara kementerian dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Supaya ketemu apa yang dikerjakan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota itu bisa dipadukan dengan kementerian. Ini akan kami bawa untuk mendesak pemerintah pusat atau kementerian supaya melakukan program silang," katanya.

Sumber: