Dukung Pengendalian Inflasi, TPID se Eks Karesidenan Pekalongan Sepakat Perkuat Data dan Informasi

SEMARANG, RADAR PEKALONGAN - Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)  di Wilayah Eks Karesidenan Pekalongan sepakat untuk melakukan penguatan data dan informasi dalam mendukung pengendalian Inflasi yang efektif dan berkelanjutan. 

Hal tersebut menjadi salah komitmen yang disepakati pada pertemuan Pimpinan Daerah di wilayah Eks Karesidenan Pekalongan bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia Tegal melaksanakan High Level Meeting (HLM) TPID, Jumat, 27 September 2024 di Semarang. 

Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Pejabat Kemenko Perekonomian, Kemendagri, dan Kemenkeu RI tersebut dibahas berbagai isu strategis inflasi di tingkat global, nasional, hingga di wilayah Eks Karesidenan Pekalongan berdasarkan hasil pemetaan yang telah dilakukan. Mulai dari isu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif yang telah dijalankan oleh TPID. 

BACA JUGA:Dapat Dukungan Bank Indonesia Tegal, Transaksi Non Tunai di Kabupaten Batang Meningkat

Dalam diskusi, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Tegal, Marwadi menekankan pentingnya strategi pengendalian inflasi yang didasarkan pada data agar nantinya kebijakan yang dijalankan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

"Kamin mengajak TPID di wilayah Eks Karesidenan Pekalongan untuk menyalaraskan langkah antara upaya pengendalian inflasi dengan upaya menjaga kesejahteraan petani/peternak dengan memastikan tingkat inflasi berada pada kisaran targetnya," ujarnya. 

BACA JUGA:Bank Indonesia Tegal Ajak Wartawan Pantura Peduli Inflasi Lewat Pelatihan Jurnalistik

Sejalan dengan hal tersebut, Asisten Deputi Moneter dan Sektor Eksternal, Kemenko Perekonomian, Andriansyah Ph. D selaku narasumber menyampaikan bahwa selain inflasi Volatile Foods (komoditas pangan), komoditas inflasi dari Inflasi Inti dan Administered Prices juga perlu diwaspadai sebagai pendorong inflasi. Selain itu, disampaikan bahwa berdasarkan hasil penilaian TPID Awards 2023, secara keseluruhan TPID di wilayah Eks Karesidenan Pekalongan mencatatkan penilaian TPID yang tumbuh positif dbanding tahun 2022. 

Selanjutnya, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan III, Ditjen Bina Bangda Kemendagri) TB. Chaerul Dwi Sapta, SH, MAP yang hadir secara daring sebagai narasumber menekankan agar Pemda dapat menjalankan 9 (sembilan) upaya Pemda dalam pengendalian inflasi, yakni (i) melakukan pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia; (ii) melaksanakan rapat teknis TPID; (iii) menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting; (iv) melaksanakan pencanangan gerakan menanam; (v) melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait; (vi) melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang; (vii) berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan; (viii) merealisasikan BTT untuk dukungan pengendalian inflasi; (ix) memberikan bantuan transportasi dari APBD. 

Analis Keuangan Pusat dan Daerah, Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah, Kementerian Keuangan, Rossi Rizki Bestari menyampaikan bahwa kebijakan fiskal pemerintah pusat yang dapat dimanfaatkan untuk pengendalian inflasi Pemda berupa dana transfer ke daerah meliputi: DAK Fisik, DAK Non Fisik (KPP), Dana Desa, dan Insentif Fiskal. Sepanjang tahun 2024, realisasi belanja APBD di Eks Karesidenan Pekalongan tekait inflasi tercatat meningkat dibanding tahun 2023 yang didominasi untuk belanja modal serta barang dan jasa dalam rangka menjaga kelancaran distribusi. (nov) 

Sumber: