Bupati Fadia Ikuti Konsultasi Publik Ranwal RPJMD Jawa Tengah 2025-2029, Bahas Isu Strategis Pembangunan

RADARPEKALONGAN.CO.ID - Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, mengikuti secara langsung acara Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 yang berlangsung di Wisma Perdamaian, Semarang, pada Kamis 20 Maret 2025.

Acara ini dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, yang dalam kesempatan tersebut membahas berbagai isu strategis terkait pembangunan Provinsi Jawa Tengah ke depan.

Dalam pertemuan itu, Ahmad Luthfi menekankan pentingnya penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran. Ia menyatakan bahwa bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah harus benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Selain bantuan sosial, sektor pendidikan juga menjadi salah satu fokus utama dalam RPJMD 2025-2029. Saat ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bertanggung jawab atas kurang lebih 2.600 SMA, SLB, dan SLTA, di mana 600 sekolah mengalami kerusakan berat, sementara 1.003 lainnya mengalami kerusakan ringan. Untuk mengatasi hal ini, Ahmad Luthfi memastikan bahwa anggaran fiskal Jawa Tengah mencukupi guna perbaikan serta pembangunan infrastruktur pendidikan.

Di bidang kesehatan, pemerintah berencana mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat melalui puskesmas dan puskesmas pembantu di tingkat desa. Selain itu, program mobil spesialis keliling akan terus diperkuat guna melakukan deteksi dini terhadap penyakit seperti TBC, kanker, serta gangguan kesehatan lainnya. Langkah ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang menargetkan pelayanan kesehatan gratis dan berkualitas bagi seluruh masyarakat.

Tak hanya itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga berkomitmen dalam penyediaan infrastruktur dasar, seperti rumah layak huni dan sanitasi. Pada tahun 2025, ditargetkan pembangunan 1.000 rumah layak huni bagi masyarakat miskin dengan dukungan Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Selain itu, program jambanisasi akan ditingkatkan guna memastikan akses sanitasi yang lebih baik bagi masyarakat.

Dalam hal penyediaan air bersih, pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap peraturan daerah setiap tiga bulan untuk mengatasi kekurangan pasokan air bersih yang masih mencapai 19% di wilayah Jawa Tengah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah bekerja sama dengan perguruan tinggi dalam mengembangkan teknologi desalinasi guna mengubah air laut menjadi air tawar, terutama di daerah pesisir.

Di sektor ekonomi, pemerintah juga menaruh perhatian besar dengan mengusung program Kecamatan Berdaya yang bertujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi berbasis lokal. Program ini akan melibatkan UMKM, ekonomi kreatif, serta pertanian milenial. Dengan jumlah desa mencapai 8.720, pemerintah berupaya mempersempit rentang kendali dengan memperkuat peran kecamatan sebagai pusat pengembangan ekonomi dan pelayanan publik.

Sementara itu, dalam aspek tata kelola pemerintahan, RPJMD kali ini turut menekankan peningkatan pelayanan publik yang responsif dan transparan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berencana menerapkan program Sekolah Anti Korupsi bekerja sama dengan KPK dan Kejaksaan sebagai bentuk pencegahan tindak korupsi.

Lebih lanjut, Ahmad Luthfi dalam kesempatan itu juga menekankan pentingnya pemerataan pembangunan antara jalur Pantura dan wilayah selatan Jawa Tengah. Untuk mengurangi ketimpangan, infrastruktur di jalur selatan akan diperlebar agar tidak kalah dengan jalur utama Pantura.

Di akhir pembahasan, Ahmad Luthfi menekankan strategi untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Ia menegaskan bahwa jaminan keamanan serta penegakan hukum yang jelas akan menjadi faktor utama dalam menarik investasi ke wilayah Jawa Tengah.

Sumber: