KPU Batang Libatkan Publik Rumuskan Standar Pelayanan, Dorong Pemilu Lebih Transparan dan Partisipatif

BATANG, RADAR PEKALONGAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Batang berupaya memperkuat transparansi dan kualitas pelayanan publik dengan menggelar Forum Konsultasi Publik Penyusunan Standar Pelayanan bersama berbagai pemangku kepentingan, Rabu (12/11/2025), di Aula KPU Batang.

Forum ini menghadirkan unsur Bawaslu Batang, Bakesbangpol, Disdukcapil, partai politik tingkat kabupaten, media, KNPI, serta anggota dan staf sekretariat KPU Batang. Kegiatan dibuka oleh Ketua KPU Batang Susanto Waluyo, yang menegaskan pentingnya pelibatan publik dalam setiap proses perumusan kebijakan dan pelayanan KPU.

BACA JUGA:Gubernur Ahmad Luthfi Berharap RUU Perlindungan Konsumen Segera Ditetapkan

“Standar pelayanan tidak boleh disusun secara sepihak. Publik harus dilibatkan agar hasilnya benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat dan menjamin hak-hak pemilih,” ujarnya.

Dalam forum tersebut, dibahas dua materi penting: Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang dipaparkan oleh Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi Muhammad Subhi, serta SOP Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang disampaikan oleh Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM Khikmatun.

Para peserta forum secara aktif menyampaikan saran dan masukan konstruktif untuk menyempurnakan layanan KPU, terutama terkait keterbukaan informasi dan pengelolaan data pemilih. Diskusi berjalan dinamis, menunjukkan tingginya perhatian publik terhadap kualitas pelayanan dan integritas penyelenggara pemilu.

BACA JUGA:Mengabdi Puluhan Tahun, Guru RA di Batang Dapat Hadiah dari Wabup Suyono

Khikmatun menegaskan bahwa keterbukaan informasi menjadi fondasi utama kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu.

“Keterbukaan adalah kunci kepercayaan. Dengan kepercayaan tumbuh partisipasi, dan dari partisipasi lahir demokrasi yang kokoh,” tegasnya.

KPU Batang berharap, hasil forum ini dapat menjadi acuan dalam membangun standar pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel, sekaligus memperkuat citra lembaga sebagai penyelenggara pemilu yang profesional dan terpercaya.

“Mari kita kawal bersama keterbukaan informasi publik, agar pemilu dan pemilihan benar-benar menjadi milik rakyat,” pungkas Khikmatun. (Nov) 

Sumber: