Bupati Batang Tekankan Kemandirian Fiskal, Sinkronisasi APBD 2026 Jadi Kunci

BATANG, RADAR PEKALONGAN.CO.ID – Bupati Batang M. Faiz Kurniawan menegaskan bahwa kemandirian fiskal daerah menjadi agenda strategis yang tak bisa ditunda, terutama di tengah ketidakpastian transfer keuangan dari pemerintah pusat.

Penegasan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (Rakor POK) I Terpadu APBD 2026 di Aula Bupati Batang, Selasa 3 Februari 2026. 

Menurut Faiz, Kabupaten Batang memiliki modal dan momentum yang lebih kuat dibandingkan sejumlah daerah lain untuk berdiri secara mandiri dalam pengelolaan keuangan daerah.

BACA JUGA:Bupati Batang Gerah, Parkir Truk Liar di Exit Tol Kandeman Kembali Marak dan Membahayakan Pengguna Jalan

“Yang paling fundamental, di tengah ketidakpastian transfer keuangan daerah dari pusat, mau tidak mau Batang harus menjadi daerah yang mandiri secara fiskal. Kelebihan kita, Batang punya momentum itu. Probabilitas untuk menjadi mandiri ada, tinggal bagaimana mewujudkannya,” jelasnya.

Namun demikian, peluang tersebut harus dibarengi dengan perencanaan dan penganggaran yang semakin tertib, disiplin, dan terukur. Faiz mengakui, hingga saat ini masih ditemukan ketidaksinkronan data antara tahap perencanaan dan pelaksanaan anggaran di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Ia menekankan bahwa seluruh proses, mulai dari perumusan program di Bapperida, penyusunan KUA-PPAS, hingga penganggaran dan pelaksanaan kegiatan, harus berjalan dalam satu alur yang saling terhubung.

BACA JUGA:Empat Puskesmas di Kecamatan Batang akan Direlokasi untuk Tingkatkan Pelayanan

“Memang masih ada beberapa kegiatan yang muncul di luar perencanaan. Ke depan, hal seperti itu kami harapkan tidak terjadi lagi,” tegasnya.

Faiz menilai, sinkronisasi lintas OPD menjadi kunci agar program yang dijalankan benar-benar efektif dan tidak menimbulkan persoalan saat tahun anggaran sudah berjalan.

Selain isu fiskal, Faiz juga menyoroti kemajuan digitalisasi pemerintahan dan komunikasi publik. Ia mengaku telah mendorong OPD untuk lebih aktif memanfaatkan media sosial sebagai sarana menyampaikan kebijakan dan kegiatan kepada masyarakat.

“Saya sudah minta sejak sekitar enam bulan lalu agar OPD aktif berkomunikasi terkait kegiatan dan kebijakan. Progresnya ada, meskipun masih lambat,” ujarnya.

Di sisi internal pemerintahan, Faiz menilai sistem digitalisasi menunjukkan perkembangan signifikan. Sejumlah layanan, seperti sistem pengaduan Lapor Mas Bup, digitalisasi pengukuran kinerja, hingga mekanisme penganggaran, dinilai berjalan lebih baik dibanding tahun sebelumnya.

“Alhamdulillah selama setahun ini banyak perbaikan. Dari sisi digitalisasi internal kita sudah cukup advance,” terangnya.

Sumber: