KAJEN, RADARPEKALONGAN.CO.ID – Puluhan sopir truk yang tergabung dalam Komunitas Sopir Truk Pekalongan menggelar aksi mogok kerja di kawasan Industri Batik Centre (IBC) Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, Kamis sore, 19 Juni 2025.
Puluhan sopir truk ini memprotes penerapan penuh Undang-Undang (UU) Over Dimension and Over Loading (ODOL) yang dinilai memberatkan dan berdampak langsung pada nasib mereka.
Koordinator aksi, Damiri, mengatakan, banyak kendaraan milik sopir tidak bisa lagi beroperasi karena tidak sesuai standar ODOL.
Sementara, kata dia, tuntutan untuk melakukan modifikasi bodi dan pengurangan muatan sangat memberatkan secara ekonomi.
Baca juga:Ratusan Sopir Truk Blokir Jalur Pantura Batang, Tolak Pelarangan ODOL
“Banyak dari kami tidak bisa narik karena truk dianggap tidak sesuai standar ODOL. Padahal itu satu-satunya sumber penghasilan kami,” tegas Damiri.
Ia menyebutkan, hingga saat ini belum ada solusi nyata dari pemerintah untuk mengatasi dampak ekonomi yang ditimbulkan.
Para sopir berharap pemerintah melakukan evaluasi dan memberikan kebijakan transisi yang adil agar roda ekonomi para pekerja transportasi tidak terhenti.
“Kami tidak menolak aturan, tapi jangan langsung diberlakukan tanpa mempertimbangkan kondisi di lapangan. Kami butuh solusi, bukan hanya aturan,” tandas Damiri.
Dikatakan, dalam aksi sore itu, pihaknya melakukan sosialisasi kepada sopir truk yang melintas di jalan Pantura Kabupaten Pekalongan, baik dari arah timur maupun barat.
"Kami sosialisasi kepada temen-teman kita di jalan, baik yang datang dari arah timur maupun barat, untuk melakukan aksi mogok bersama menolak UU ODOL yang memberatkan sopir truk," ujar dia.
Dalam UU ODOL, kata dia, sopir bisa dipidanakan jika langgar ketentuan over load dan over dimensi. Hal ini akan memberatkan sopir truk.
"Karena acuannya, jalan rusak dari sopir truk, kecelakaan dari sopir truk, kan jalan ini bukan hanya truk yang melintasi, kecelakaan pun bukan hanya truk penyebabnya. Makanya, semua komunitas sopir se-Indonesia, khususnya kita kemarin di Kabupaten Pekalongan, melakukan sosialisasi kepada temen-temen sopir," katanya.
Selain menggelar aksi turun di jalan, Komunitas Sopir Truk Pekalongan berencana menyampaikan aspirasinya juga ke DPRD Kabupaten Pekalongan. "Ini masih direncanakan, waktunya belum jelas, namun mungkin di minggu-minggu ini," ucap dia.
Disinggung adanya potensi pungli dengan diterapkannya UU itu, ia menyebut kasuistik di Jawa Barat sudah ada pungli penerapan ODOL tersebut.