KAJEN.RADARPEKALONGAN.CO.ID - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pekalongan menegaskan pentingnya konsistensi Pemerintah Kabupaten dalam menindaklanjuti berbagai masukan dari fraksi-fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar pada Kamis 25 Juli 2025 di Ruang Rapat Paripurna DPRD.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Drs. H. Abdul Munir, dan dihadiri oleh Wakil Bupati H. Sukirman, Forkopimda, seluruh anggota DPRD, para kepala perangkat daerah, serta tamu undangan lainnya. Agenda utama rapat adalah penyampaian jawaban Bupati Pekalongan atas pandangan umum fraksi-fraksi, yang kali ini disampaikan oleh Wakil Bupati.
Ketua DPRD, H. Abdul Munir, dalam keterangannya menyampaikan bahwa DPRD memberikan perhatian serius terhadap setiap tanggapan pemerintah atas usulan dan catatan fraksi.
“Kami berharap jawaban yang disampaikan bukan sekadar administratif, tetapi benar-benar direalisasikan dalam kebijakan dan pelaksanaan anggaran,” tegas Munir.
Dalam jawabannya, Pemkab melalui Wakil Bupati menyatakan apresiasi terhadap masukan dari seluruh fraksi dan menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan akan tetap menjadi fokus utama.
Hal ini merupakan respons atas sorotan dari Fraksi PKB dan PAN, yang menekankan perlunya langkah nyata untuk menurunkan angka kemiskinan melalui program-program yang tepat sasaran dan terintegrasi lintas sektor.
DPRD juga menyoroti keseriusan Pemkab dalam mengkaji kebijakan lima hari sekolah yang disampaikan Fraksi PKB dan Golkar.
Ketua DPRD menekankan pentingnya mempertimbangkan kondisi sosial-budaya masyarakat, khususnya dalam menjaga kesinambungan pendidikan keagamaan dan non-formal.
Menanggapi Fraksi PDI-P dan PPP, Pemkab menjelaskan upaya peningkatan pendapatan daerah yang akan didorong melalui intensifikasi pajak daerah, retribusi dari RSUD, serta optimalisasi dana transfer dari provinsi.
DPRD mengingatkan agar setiap upaya peningkatan PAD tetap berpihak pada kepentingan masyarakat dan tidak membebani pelaku usaha kecil.
Sementara itu, untuk pengembangan sektor pariwisata yang menjadi perhatian Fraksi Golkar, pemerintah berencana mengembangkan desa wisata dan melakukan promosi digital.
Ketua DPRD menyambut baik hal tersebut, namun meminta agar pengembangan sektor ini melibatkan masyarakat lokal sebagai pelaku utama agar berdampak pada ekonomi desa.
Langkah-langkah seperti digitalisasi perpajakan, pemasangan tapping box, dan peningkatan kesadaran pajak juga diapresiasi oleh Fraksi PDI-P, namun DPRD menggarisbawahi pentingnya edukasi kepada wajib pajak agar strategi ini berjalan efektif.
Menutup rapat, Ketua DPRD menegaskan bahwa DPRD akan terus mengawal seluruh proses pembahasan perubahan APBD 2025 secara objektif dan transparan sesuai peraturan perundang-undangan.
“DPRD tetap berkomitmen menjaga sinergi dengan eksekutif demi pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan,” pungkasnya.