--RADARPEKALONGAN.CO.ID - Pemerintah Kabupaten Pekalongan menegaskan kesiapan penuh dalam menyukseskan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebagai salah satu program prioritas nasional yang tengah digencarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Bupati Pekalongan, Sukirman, usai mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan Program MBG yang berlangsung di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, kemarin. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan dihadiri jajaran kepala daerah se-Jateng beserta unsur Forkopimda dan OPD terkait.
Wabup Sukirman menyatakan bahwa Pemkab Pekalongan telah menyiapkan sejumlah langkah konkret guna mendukung program MBG secara maksimal.
“Kami sudah mempersiapkan dari sisi teknis, termasuk ketersediaan lahan, perangkat penunjang, dan rencana pembentukan Satuan Tugas (Satgas) MBG di tingkat kabupaten,” ungkapnya.
Ia menjelaskan bahwa tugas Satgas MBG nantinya akan berada di bawah koordinasi Wakil Bupati dan seluruh mekanisme pelaksanaannya telah mendapat dukungan penuh dari Bupati Pekalongan.
Selain itu, dua fokus utama yang saat ini tengah dikebut adalah percepatan penerbitan surat pembebasan lahan serta finalisasi struktur Satgas MBG.
“Semua ini segera kami selesaikan agar implementasi program berjalan tanpa hambatan,” tegas Sukirman.
Sebagai wujud keseriusan, Pemkab Pekalongan juga telah mengoperasikan satu unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Wonopringgo sejak awal Januari 2025. Menyusul keberadaan unit tersebut, dua SPPG baru akan mulai aktif pada pertengahan Juli 2025, yakni di Desa Pegaden Tengah (Wonopringgo) dan Desa Silirejo (Tirto). Totalnya, ketiga unit ini ditargetkan melayani lebih dari 3.500 penerima manfaat dari kalangan siswa dan kelompok rentan lainnya.
Program MBG menjadi perhatian nasional karena menyasar kelompok sasaran penting seperti anak sekolah, balita, ibu hamil, dan menyusui.
Berdasarkan data terbaru dari Badan Gizi Nasional (BGN), terdapat lebih dari 7,4 juta penerima manfaat yang telah dijangkau melalui lebih dari 2.300 unit SPPG secara nasional. Namun di tingkat Provinsi Jawa Tengah, dari total kebutuhan 2.753 unit dapur MBG, baru tersedia 335 unit. Gubernur Jawa Tengah menekankan pentingnya percepatan pembentukan Satgas MBG di seluruh daerah agar koordinasi lintas sektor dapat berjalan efektif.
Menanggapi hal tersebut, Pemkab Pekalongan memastikan akan bergerak cepat. “Kami berkomitmen mendukung penuh instruksi Gubernur, dan siap menjadi bagian dari percepatan penyediaan layanan MBG di Jawa Tengah, termasuk menambah jumlah SPPG sesuai kebutuhan wilayah,” ujar Sukirman.
Diketahui, capaian penerima MBG di Jawa Tengah saat ini baru menyentuh angka 9,8 persen dari total potensi penerima manfaat sebanyak 9,6 juta jiwa. Kabupaten Pekalongan menjadi salah satu wilayah yang diprioritaskan untuk intervensi guna mengejar ketertinggalan tersebut.
Melalui sinergi antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat, Pemkab Pekalongan optimistis program Makan Bergizi Gratis akan berjalan optimal dan memberi dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat, terutama generasi muda sebagai aset masa depan bangsa. (ADV)