TKD Anjlok, Pemkab Pekalongan Bertahan Jaga UHC di Tahun 2026

*Pemda Hanya Mampu Anggarkan Rp74 Miliar, Berkurang Rp35 Miliar

*Kemungkinan Terapkan UHC Cut-Off

KAJEN, RADARPEKALONGAN.CO.ID – Di tengah tekanan keuangan daerah akibat penurunan Transfer ke Daerah (TKD), Pemerintah Kabupaten Pekalongan menegaskan komitmennya untuk tetap menjalankan program Universal Health Coverage (UHC) pada tahun 2026. 

Anggaran minimal sebesar Rp74 miliar telah disiapkan agar layanan kesehatan masyarakat tetap terjamin.

Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, M Yulian Akbar, Kamis, 1 Januari 2026, menyatakan, kebijakan BPJS Kesehatan yang terus berkembang menuntut pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian, terutama pada aspek pembiayaan. 

Namun, Pemkab Pekalongan menegaskan tidak akan mengorbankan hak dasar masyarakat di bidang kesehatan.

"Meski kondisi keuangan daerah terkoreksi karena TKD turun, kami memastikan program UHC tetap berjalan. Ini adalah prioritas Ibu Bupati dan menjadi komitmen pemerintah daerah," tegas Yulian Akbar.

Baca juga:Sholawatan di Kesesi, Bupati Fadia Launching UHC dan Kerjasama RSUD Kesesi dengan BPJS Kesehatan

Ia mengungkapkan, Pemkab Pekalongan saat ini dihadapkan pada pilihan teknis antara menerapkan UHC Prioritas atau UHC Cut-Off. Jika menggunakan skema UHC Prioritas dengan tingkat aktivasi peserta mencapai 80 persen, kebutuhan anggaran bisa melonjak hingga sekitar Rp109 miliar.

“Artinya, kami harus menambah sekitar Rp35 miliar. Ini angka yang tidak kecil bagi APBD Kabupaten Pekalongan, apalagi di saat pemerintah juga harus membiayai sektor lain seperti infrastruktur, pendidikan, dan program prioritas lainnya,” jelasnya.

Menurut Yulian, kondisi serupa juga dialami oleh sejumlah daerah lain. Oleh karena itu, Pemkab Pekalongan terus berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan serta pemerintah kabupaten/kota tetangga seperti Batang dan Pemalang untuk mencari solusi terbaik.

Meski terdapat opsi penyesuaian kepesertaan melalui mekanisme cut-off, Yulian memastikan tidak akan ada warga yang secara mendadak kehilangan akses layanan kesehatan.

"Tidak ada cerita warga tiba-tiba tidak terlayani. Tetap ada mekanisme skrining, dan pelayanan kesehatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama," ujarnya.

Selain itu, Pemkab Pekalongan juga tengah berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar kuota penambahan peserta JKN dari pusat dapat ditingkatkan guna mengurangi beban APBD.

Sumber: