RADARPEKALONGAN.CO.ID - Pimpinan DPRD Kabupaten Pekalongan turun langsung ke lokasi jebolnya tanggul Sungai Silempeng di Desa Depok, Kecamatan Siwalan, pada Selasa sore 18 November 2025. Ketua DPRD, Drs. H. Abdul Munir, didampingi Wakil Ketua DPRD, H. Sumar Rosul, S.I.P., M.A.P., memimpin pengecekan lapangan untuk memastikan langkah-langkah penanganan darurat berjalan sesuai kebutuhan warga terdampak.
Kunjungan yang dilakukan sekitar pukul 16.00 WIB itu menjadi bagian dari komitmen legislatif dalam mengawal mitigasi bencana dan memastikan koordinasi antarinstansi tetap solid. Para pimpinan dewan ingin melihat secara langsung efektivitas upaya penanganan awal yang telah dilakukan sejak kejadian berlangsung.
Dalam agenda tersebut, unsur Forkopimda ikut hadir menunjukkan sinergi penanganan bencana. Hadir Kapolres Pekalongan AKBP Rachmad C. Yusuf, S.I.K., M.Si., Dandim 0710 Pekalongan Letkol Inf. Ihalauw Garry Herlambang, S.Sos., perwakilan dinas terkait, serta Kepala Desa Depok Hadi Suwito, ST.
Sebagaimana diketahui, tanggul Sungai Silempeng jebol pada Rabu 12 November 2025 akibat tingginya debit air sungai. Arus deras mengikis struktur tanggul hingga menyebabkan luapan air merendam area sawah, lahan kosong, dan tambak yang berada di wilayah Desa Depok dan Boyoteluk.
Sehari setelah insiden, warga bersama tim teknis langsung melakukan penanganan darurat berupa pemasangan sandbag untuk menahan aliran air agar tidak meluas. Langkah cepat tersebut dinilai cukup efektif dalam meminimalkan dampak lanjutan pada lahan pertanian dan perikanan warga.
Saat dilakukan pengecekan oleh pimpinan DPRD, kondisi tanggul telah stabil meski masih bergantung pada penguatan sementara menggunakan kantong tanah. Sungai Silempeng pun tampak surut, namun kerentanan tanggul tetap menjadi perhatian karena belum dilakukan perbaikan permanen.
Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Abdul Munir, menegaskan bahwa DPRD akan mendorong percepatan penanganan lanjutan agar kejadian serupa tidak terulang.
“Kami mengapresiasi respons cepat dari semua pihak, terutama masyarakat yang langsung bergerak menangani keadaan darurat. Namun penanganan permanen harus segera disiapkan agar lahan pertanian warga tidak terus-menerus terancam setiap musim hujan,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa DPRD akan mengawal proses pengajuan anggaran perbaikan tanggul agar masuk dalam prioritas penanganan infrastruktur pengendalian banjir. Menurutnya, kerusakan tanggul bukan hanya masalah satu desa, tetapi berkaitan dengan keberlangsungan ekonomi masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan perikanan.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Sumar Rosul, menegaskan bahwa perbaikan permanen harus segera diproses mengingat Sungai Silempeng berada dalam kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
“Untuk penanganan lebih lanjut atau permanen, kami dari DPRD dan DPU Taru Pemkab akan lakukan koordinasi dengan Pemprov, melalui Pusdataru dan BBWS Pemali Juwana untuk segera mencarikan solusi. Sungai Silempeng ini berintegrasi dengan Long Storage dan rumah pompa," ujarnya.
Ia juga menyoroti dampak serius di sektor pertanian.
“Kami juga berkoordinasi dengan Dinas Pertanian terkait perlindungan ratusan hektare sawah yang terdampak. Air asin yang masuk membuat tanah tidak bisa lagi ditanami padi maupun palawija karena sudah terintrusi garam,” tambahnya.
Selama proses pengecekan, seluruh kegiatan berjalan aman, lancar, dan kondusif. Pemerintah daerah memastikan monitoring terus dilakukan sampai penanganan permanen disepakati dan dilaksanakan.