KOTA - Pemkot Pekalongan terus mempersiapkan diri untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan virus corona di wilayahnya. Selain melalui beberapa langkah dan kebijakan, Pemkot juga tengah memutar otak untuk menyiapkan anggaran yang dibutuhkan dalam proses pencegahan dan penanggulangan virus corona.
Sekretaris Daerah Kota Pekalongan, Sri Ruminingsih dalam rapat penanganan virus corona bersama Forkompimda, Selasa (24/3/2020) mengungkapkan bahwa berdasarkan perhitungan dan usulan anggaran oleh beberapa OPD terkait didapatkan nominal Rp8,1 miliar untuk kebutuhan pencegahan dan penanganan corona di Kota Pekalongan.
Beberapa diantaranya yakni usulan dari Dinkes sebesar Rp2,3 miliar untuk kebutuhan APD dan persiapan di beberapa rumah sakit swasta. Kemudian usulan dari RSUD Bendan sebesar Rp3,4 miliar yang sebagian besar digunakan untuk pembuatan dua ruang isolasi standar dan delapan ruang sub isolasi.
"Kita sudah tidak memiliki dana cadangan karena dari jumlah dana cadangan sebesar Rp2 miliar sudah digunakan untuk penanganan banjir sebesar Rp1,15 miliar sehingga masih tersisa Rp850 juta dan sudah digunakan Rp550 juta oleh Dinkes dan RSUD Bendan untuk penanganan dan pencegahan," jelasnya.
Untuk itu, karena tidak tersedianya dana tak terduga atau dana cadangan dikatakan Sekda Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan melakukan realokasi anggaran. Akan ada beberapa anggaran yang dipending. "Bukan karena tidak penting, tapi ini harus dilakukan. Anggaran yang dipending akan menjadi prioritas di tahun berikutnya," tambah Sekda.
Sementara untuk masing-masing OPD, Sekda meminta agar untuk sementara waktu dapat menggunakan anggaran masing-masing dalam rangka turut serta untuk melakukan pencegahan dan penanganan virus corona di Kota Pekalongan.
Ketua DPRD Kota Pekalongan, Balgis Diab menyatakan bahwa DPRD mendukung penuh realokasi anggaran dalam rangka pencegahan dan penanganan virus corona di Kota Pekalongan.
"DPRD mensuport dan mendukung penuh penanganan virus corona ini. Karena ini sudah menjadi pandemi sehingga harus menjadi prioritas untuk penganggarannya. Mohon nanti Bu Sekda dan TAPD untuk menindaklanjuti ini. Kami dari DPRD Kota Pekalongan mensuport tidak hanya 100% tapi 200%," tegasnya.(nul)