Disway award
iklan banner Honda atas

Efisiensi Menjadi Senjata Pemkab Batang Hadapi Pemotongan Anggaran Pusat Sebesar Rp254 Miliar

Efisiensi Menjadi Senjata Pemkab Batang Hadapi Pemotongan Anggaran Pusat Sebesar Rp254 Miliar

Wakil Bupati Batang, Suyono.-Dok Istimewa -

BATANG - Pemerintah Kabupaten BATANG menghadapi ujian kebijakan fiskal menyusul kebijakan Pemerintah Pusat yang memotong alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp254 miliar. Angka tersebut setara dengan lebih dari 13% dari total APBD BATANG yang biasanya berkisar Rp1,9 triliun.

Menyikapi situasi ini, Wakil Bupati Batang, Suyono, meminta seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan seleksi ketat terhadap program kerja. Program yang bersifat rutin dan tidak berdampak langsung pada masyarakat harus ditinjau ulang.

“Setiap OPD harus mampu mengidentifikasi kegiatan yang tidak menyentuh kebutuhan riil masyarakat. Hanya program yang memberikan manfaat nyata yang akan dipertahankan,” ujar Suyono ketika ditemui, Selasa 14 Oktober 2025.

Sementara itu PJ Sekretaris Daerah (Sekda) Batang, Sri Purwaningsih mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) bersama DPRD sedang melakukan pembenahan menyeluruh terhadap struktur Rancangan APBD 2026. Tujuannya, menemukan ruang efisiensi tanpa mengurangi layanan dasar kepada masyarakat.

BACA JUGA:Demi Investasi, Ahmad Luthfi Harap Revitalisasi Tambak Pantura Segera Direalisasikan

BACA JUGA:Sidak Pembangunan Alun-Alun Bandar, Bupati Batang Optimis Tepat Waktu dan Beri Dua Catatan

“Efisiensi akan dilakukan pada semua aspek, mulai dari pokok pikiran DPRD hingga program eksekutif. Jika masih ada kekurangan, kami akan terus kaji sampai ditemukan titik ideal,” tegas Sri Purwaningsih.

PJ Sekda menambahkan, Pemkab juga membuka peluang pendanaan alternatif, salah satunya melalui kerja sama dengan perusahaan lewat program Corporate Social Responsibility (CSR). Langkah ini diharapkan dapat membantu mendanai kegiatan produktif dan pelayanan publik.

Di sisi legislatif, Ketua DPRD Kabupaten Batang Su'udi menyatakan, RAPBD 2026 masih dalam tahap evaluasi internal eksekutif sebelum dibahas bersama dewan.

Su'udi menekankan, penyesuaian anggaran harus tetap mempertahankan program prioritas seperti infrastruktur, pertanian, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Kami akan mengkaji secara komprehensif. Infrastruktur menjadi salah satu yang tidak boleh dikorbankan karena dampaknya langsung terasa oleh masyarakat,” kata Suudi.

Dengan berkurangnya dana transfer pusat, Pemkab Batang dituntut lebih inovatif dalam mengoptimalkan anggaran.

Efisiensi dan kolaborasi menjadi kunci agar roda pembangunan tetap berjalan meski dengan sumber daya yang terbatas.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber:

Berita Terkait