Pulihkan Kerusakan Usai Demo, Gubernur Jateng Terbitkan Empat Instruksi ke Bupati dan Wali Kota

SEMARANG - Sebagai tanggapan atas kerusakan yang terjadi pasca unjuk rasa pada akhir Agustus hingga awal September 2025, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengambil langkah-langkah konkret untuk memulihkan kondisi dan menjaga stabilitas daerah.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, secara resmi mengeluarkan serangkaian instruksi kepada seluruh 35 bupati dan wali kota di wilayahnya untuk segera mengakselerasi proses pemulihan.

Instruksi tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Luthfi dalam sebuah rapat koordinasi yang digelar secara virtual pada Kamis, 4 September 2025. Rapat tersebut dihadiri oleh pimpinan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jateng serta seluruh kepala daerah.

Setidaknya, terdapat empat poin utama yang menjadi fokus perintah gubernur. Pertama, pemerintah daerah diminta untuk segera melakukan pendataan dan perbaikan terhadap kerusakan fisik pada bangunan dan fasilitas publik. Kerusakan tersebut, yang tersebar di 16 kabupaten/kota, antara lain berupa vandalisme dan corat-coret pada fasilitas umum.

BACA JUGA:Gubernur Jateng Pastikan Layanan Publik di Kabupaten/Kota Berjalan Normal Pasca Aksi Demonstrasi

BACA JUGA:Gubernur Ahmad Luthfi Ajak Masyarakat Jaga Kondusifitas Wilayahnya

“Segera lakukan perbaikan. Didata dan jika nanti ada yang kurang, bisa disampaikan ke Pemerintah Provinsi. Jika memang diperlukan, dibantu,” tegas Ahmad Luthfi usai memimpin rapat.

Sebagai contoh, Pemprov Jateng telah mengalokasikan bantuan dana bagi Pemerintah Kota Pekalongan, salah satu wilayah yang mengalami tingkat kerusakan cukup parah, untuk memperbaiki sejumlah gedung yang rusak.

Kedua, gubernur meminta agar setiap daerah memasifkan kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Bentuk kegiatannya dapat disesuaikan dengan kearifan lokal setempat, seperti penyelenggaraan pengajian umum atau bazar.

Aktivitas tersebut diharapkan dapat digelar di sekitar kantor pemerintahan dan fasilitas publik untuk memperkuat ikatan emosional antarwarga.

Poin ketiga menekankan pentingnya menjaga komunikasi yang intens antara pemerintah kabupaten/kota dengan aparat keamanan setempat, yaitu Kapolres dan Dandim.

Koordinasi ini dinilai krusial untuk memetakan potensi kerawanan serta menyusun langkah-langkah antisipatif guna menjamin kondusivitas daerah.

Keempat, Gubernur Luthfi juga meminta setiap kepala daerah membuka jalur komunikasi dengan perguruan tinggi di wilayahnya. Langkah ini sejalan dengan inisiatif yang telah dilakukan Pemprov Jateng yang telah berkoordinasi dengan para rektor dan perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Jawa Tengah.

Di sisi lain, Luthfi menegaskan bahwa seluruh pelayanan publik harus tetap berjalan normal. Ia juga memberikan jaminan keamanan kepada para investor maupun calon investor bahwa iklim investasi di Jawa Tengah tetap kondusif.

Sumber: