Komisi E DPRD Jateng Berharap Adanya Kerjasama Antar Lembaga Untuk Pengentasan Kemiskinan

JAKARTA – Komisi E DPRD Jateng melakukan kunjungan kerja ke kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ( PPPA ) di Jakarta, Selasa 18 Februari 2025. 

Pada kunjungan kerja tersebut banyak hal yang menjadi materi diskusi tentang cara untuk pengentasan kemiskinan tepat sasaran di Jawa Tengah. 

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Komisi E, Messy Widiastuti menyampaikan, pemberdayaan perempuan dan anak termasuk salah satu upaya penanggulangan masalah kemiskinan terutama di Jateng. 

Pada kesempatan itu pula, Komisi E DPRD Jateng juga menyerahkan dokumen mengenai masalah serta penanggulangan kemiskinan kepada Menteri Arifah.

BACA JUGA:Lakukan Sejumlah Terobosan, Kemiskinan Di Purbalingga Turun 0,81%

BACA JUGA:Imam Teguh Ingin Pembangunan Infrastruktur Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Sedangkan Wakil Ketua Komisi E Yudi Indras Windarto, menambahkan secara detail tentang penanganan permasalahan yang terjadi.

"Kami sudah melakukan simulasi mengenai cara pemberdayaan masyarakat dalam rangka mengurangi kemiskinan berbasis desa. Hasil sinkronisasi data dengan Dinas Sosial Jateng, dari 923 desa itu mana yang mendapatkan jumlah bansos paling banyak dalam kurun waktu tiga bulan. Dari data itulah kemudian kita identifikasi potensi yang bisa untuk diberdayakan masyarakat. Jangan sampai tidak tepat sasaran. Contoh masyarakat butuhnya peternakan, ternyata bantuannya pertanian," jelas Yudi.

Yudi menambahkan, kemudian semua OPD yang memiliki keterkaitan dalam penanganan kemiskinan diajak untuk menyelaraskan bentuk bantuannya. 

Dengan demikian ada satu kesepakatan, tidak OPD berjalan sendiri-sendiri. Kerjasama antar lembaga sangat diperlukan untuk pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah. 

"Saat ini Kami bersama OPD pada 2025 ini akan mencoba fokus  di 70 desa. Untuk satu kabupaten atau kota, fokus kami pada dua desa yang menjadi prioritas. Kepada Ibu Menteri, kami berharap pusat juga punya kesepahaman bersama soal penanganan kemiskinan. Kementerian yang punya program sama hendaknya diselaraskan. Jangan ada ego sektoral. Dengan demikian di daerah pun akan sama. Kemudian antara pusat dengan daerah di-klop-kan data dan pemberdayaannya. Seperti di kabupaten saja rata-rata per taun ada anggaran pemberdayaan masyarakat miskin antara Rp 300 sampai 400 miliar. Kalau anggaran pusat dan provinsi lebih besar,” terang Yudi. 

Sementara itu, Menteri Arifah mengapresiasi langkah yang diambil DPRD Jateng beserta OPD terkait. Pada Kementerian PPPA ada tiga isu yang akan dijadikan prioritas, yakni penanggulangan kemiskinan ada erat kaitannya dengan pemberdayaan perempuan dan anak. 

Kasus kematian ibu melahirkan, gizi buruk atau stunting. Termasuk melanjutkan program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak.

Sumber: