Disway award
iklan banner Honda atas

Bupati Pekalongan Fadia Arafiq: Dapur MBG Harus Sajikan Menu Sehat dan Sesuai Aturan

Bupati Pekalongan Fadia Arafiq: Dapur MBG Harus Sajikan Menu Sehat dan Sesuai Aturan

--

RADARPEKALONGAN.CO.ID - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Aula Lantai I Setda Kabupaten Pekalongan.

Dalam rakor tersebut, Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, menekankan bahwa kualitas gizi menu merupakan aspek terpenting dalam program MBG. Ia meminta dapur MBG benar-benar disiplin menyajikan makanan yang sesuai standar gizi, bukan asal memasak.

“Saya minta pihak dapur MBG betul-betul memperhatikan menunya. Jangan sampai asal-asalan. Kalau tidak sesuai ketentuan, pemerintah bisa langsung evaluasi,” tegas Fadia.

Menurutnya, MBG adalah amanah dari Presiden yang wajib dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Karena itu, pengawasan harus berkesinambungan. Salah satunya lewat dokumentasi menu yang dibuat oleh sekolah untuk dilaporkan ke Kementerian maupun Badan Gizi Nasional.

Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, M Yulian Akbar, menambahkan, Pemkab telah menyiapkan dasar hukum pelaksanaan MBG melalui Keputusan Bupati terkait pembentukan Kelompok Kerja percepatan program. Saat ini, 19 SPPG (Satuan Penyedia Pangan Gizi) sudah aktif menyalurkan makanan bergizi untuk 56.360 penerima manfaat.

“Ini bentuk komitmen Pemkab dalam mendukung penuh program MBG. Rakor hari ini juga merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat agar pelaksanaan berjalan aman dan sesuai standar,” ujarnya.

Beberapa hasil penting rakor di antaranya penghentian sementara dapur yang bermasalah, kewajiban setiap SPPG memiliki Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS), serta pemantauan rutin oleh puskesmas dan UKS.

Sementara itu, Koordinator Wilayah SPPG Kabupaten Pekalongan, Nauf, menjelaskan bahwa realisasi SPPG baru mencapai 19 unit atau sekitar 18 persen dari target 95 SPPG. Penerima manfaat baru sekitar 17,2 persen dari total sasaran.

“Kendala terbesar ada pada keterbatasan modal, karena sebagian SPPG dikelola mitra swasta. Untuk mendukung percepatan, Pemkab sudah menyiapkan tiga lokasi SPPG di lahan pemerintah, yaitu di Kesesi, Sragi, dan Wonopringgo,” terangnya.

Rakor juga diikuti Forkopimda, kepala OPD, camat se-Kabupaten Pekalongan, kepala puskesmas, direktur RSUD, hingga jajaran SPPG. Melalui forum ini, Pemkab bersama seluruh stakeholder bersepakat meningkatkan sinergi demi mempercepat capaian MBG dan memastikan manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: