Dishub Kabupaten Pekalongan Gelar Forum Konsultasi Publik, Serap Aspirasi untuk Tingkatkan Kualitas Layanan

RADARPEKALONGAN.CO.ID - Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Pekalongan mengadakan Forum Konsultasi Publik (FKP) di ruang rapat kantor dinas setempat sebagai langkah strategis dalam meningkatkan mutu pelayanan serta menjaring masukan dari masyarakat.

Acara ini dibuka secara resmi oleh Kepala Dishub Kabupaten Pekalongan, Agus Purwanto, dan diikuti berbagai pihak yang menjadi mitra kerja strategis. Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain perwakilan Polres Pekalongan, DPRD Kabupaten Pekalongan, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), unsur perguruan tinggi, serta Organisasi Angkutan Darat (Organda).

Menurut Agus, forum ini digelar untuk memperkuat sinergi antara penyedia layanan publik dan masyarakat, sekaligus mencari solusi terhadap berbagai persoalan transportasi dan kebijakan yang berpengaruh langsung pada publik.

“Melalui forum ini, kami ingin mendengarkan langsung masukan, kritik, dan saran dari masyarakat. Harapannya, pelayanan Dishub dapat semakin transparan, profesional, dan memberikan manfaat nyata,” ujar Agus.

Bahas 21 Jenis Layanan Dishub

Dalam kesempatan tersebut, Dishub Kabupaten Pekalongan juga menyampaikan paparan mengenai 21 jenis layanan yang menjadi tanggung jawabnya. Beberapa di antaranya yaitu layanan uji KIR kendaraan tanpa biaya, mutasi kendaraan, pengelolaan parkir umum, penerangan jalan umum (PJU), serta layanan terkait Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin).

Sesi diskusi yang berlangsung interaktif menjadi ajang bagi para peserta untuk memberikan usulan dan tanggapan atas pelaksanaan layanan Dishub. Setiap masukan tersebut akan dijadikan bahan evaluasi dan pembenahan di masa mendatang.

Agus menegaskan bahwa kegiatan FKP merupakan bentuk komitmen Dishub untuk terus berinovasi dan membuka ruang partisipasi publik.

Dengan adanya forum ini, diharapkan Dinas Perhubungan Kabupaten Pekalongan dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, memberikan kemudahan bagi masyarakat, serta mewujudkan sistem transportasi daerah yang aman, tertib, dan berkelanjutan.

Sumber: