Badan Geologi Pasang Alat Pantau Land Subsidence

**Penanganan Banjir dan Rob Skala Prioritas Daerah

KAJEN - Untuk mengetahui secara pasti penurunan muka tanah (land subsidence) di pesisir Kabupaten Pekalongan, Badan Geologi Kementerian ESDM memasang alat pantau land subsidence di empat titik di Kota Santri pada tahun 2021. Yakni di Desa Depok, Kecamatan Siwalan, halaman kantor Kecamatan Siwalan, halaman kantor Kecamatan Wonokerto, dan halaman kantor Kecamatan Wiradesa di selatan Pantura.

Pemasangan alat pantau ini untuk mengetahui secara pasti penurunan muka tanah di pesisir Pekalongan. Meskipun sudah ada kajian dari sejumlah pegiat lingkungan. Di antaranya dari Mercy, Dr Heri Andreas dari ITB, dan dari LIPI.

"Kajian dari pegiat seperti itu adanya. Versi Mercy begitu, sejalan dengan Dr Heri Andreas dari ITB. Yang mungkin agak berbeda itu teman-teman dari Badan Geologi Kementerian ESDM.

Angkanya tidak sesignifikan itu, agak berbeda. Saya pernah beberapa kali ketemu ngobrol juga kurang sejalan dengan versinya Dr Andreas. Tapi ndak papa. Memang belum ada penelitian ilmiah terkait itu, dan apa sih sebenarnya yang menyebabkan land subsidence atau banjir rob di Pekalongan ini apa juga belum jelas secara ilmiah. Belum pernah dilakukan penelitian," ujar Kasubdit Infrastruktur Bappeda, Ismail, kemarin.

Untuk itu, pihaknya mendorong beberapa kali agar pemerintah pusat untuk membuat penelitian terkait. Karena itu di luar kapasitas kabupaten. Pasalnya, penelitian harus holistik dan komprehensif.

"Di bawah tanah kita ada apa. Menurut teman-teman geologi di bawah pesisir ini 40 sampai 50 meternya adalah lapisan lumpur. Terjadi kompaksi dipicu oleh ini dan itu. Ini semua mereka yang punya pengetahuan, mereka yang punya alat-alat canggihnya. Kami hanya bisa mendorong orang-orang di pusat untuk melakukan kajian itu," kata dia.

Itu sudah ditindaklanjuti dari Badan Geologi. Pada tahun 2021 ini Badan Geologi sudah memasang alat pantau penurunan tanah. Di Kabupaten Pekalongan, ada empat titik, yakni di Desa Depok Kecamatan Siwalan, halaman kantor Kecamatan Siwalan, halaman kantor Kecamatan Wiradesa, dan keempat di halaman kantor Kecamatan Wonokerto.

"Ini untuk mengetahui angka pasti berapa sih sebenarnya penurunan tanah di kita ini. Karena kan beredar kemarin angka-angka yang meresahkan masyarakat. Ada yang bilang 10 sampai 25. Versi LiPi malah 34. Angka-angka itu didapat ndak ngawur. Mereka punya parameternya. Mereka memantau dari citra satelit.

Menurut saya itu akurasinya kurang. Sehingga Badan Geologi memasang alat pantau penurunan ini yang lebih valid menurut saya," tandas dia.

Berangkat dari angka-angka yang nanti diperoleh diharapkan dari pusat bisa membuat kajian.
Selain itu, lanjut dia, pemerintah pusat juga sudah membuat pokja land subsidence di seluruh Indonesia. Dan Pekalongan menjadi topik utama karena memang Pekalongan yang terparah penurunannya. Pokja ini terdiri dari beberapa direktorat kementerian terkait dipimpin Luhut Binsar Panjaitan.

"Saya beberapa kali mengikuti pertemuannya, dan di forum itu selalu saya sampaikan dengan cukup keras bahwa kondisi kami sudah cukup berbahaya dan tolong dibantu," ungkapnya.

Dalam penanganan banjir dan rob, kata dia, banyak kewenangan tidak di pemda. Disampaikan, banjir rob itu dari tiga sumber, yakni air laut, sungai, dan hujan.

"Laut jelas wilayah pusat. Sungai juga punya pusat semua yang besar. Sungai Bremi, Meduri, Sengkarang, Sragi itu kewenangan pusat semua. Kami tidak ada kewenangan di situ dan kondisi finansial daerah tidak memungkinkan untuk membangun dengan anggaran sangat besar," ujarnya.

Sumber: