BI Tegal Paparkan Kondisi Ekonomi Terkini dalam Seminar 'Economic Contemplation'

KOTA - Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tegal menyelenggarakan kegiatan Seminar dan Diskusi Publik 'Economic Contemplation' di Hotel Dafam, kemarin. Kegiatan tersebut mengundang perwakilan pejabat daerah dari Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, dan Kabupaten Pemalang, para pelaku UMKM, serta mahasiswa.

Kepala KpwBI Tegal, Marwadi menjelaskan bahwa sesuai dengan temanya pada Seminar dan Economic Contemplation ini BI Tegal ingin membahas mengenai analisis kondisi terakhir ekonomi di Indonesia Tahun 2023, dan prediksi kondisi ekonomi di tahun 2024 mendatang. Di mana, semua lapisan masyarakat yang hadir ini mampu menyadari bahwa, ekonomi itu menjadi bagian yang penting bagi masyarakat. "Dengan melihat kondisi ekonomi di tahun mendatang, kita bisa melihat peluang apa yang harus dipersiapkan,"ucapnya.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi di eks karesidenan Pekalongan cukup tinggi dan tingkat inflasinya terjadi penurunan. Sehingga, hal ini perlu disyukuri bersama. Pasalnya, tingkat inflasi turun dari 3,76 persen menjadi 3,06 persen. Namun, jika dibandingkan dengan peernya, daerah-daerah lain di Indonesia lebih rendah dari wilayah eks karesidenan Pekalongan.

Ketika terjadi eskalasi yang meningkat, dimungkinkan banyak pasokan pangan dari dunia akan terhambat (macet), karena distribusinya tidak lancar, dan rantai pasokannya akan terganggu. Sehingga ketika Indonesia masih tergantung dengan impor sejumlah komoditi seperti beras, kedelai, dan jagung, maka akan menimbulkan ancaman inflasi. 

"Jadi, kita harus berjuang lagi supaya tingkat inflasi kita lebih rendah dan kompetitif lagi. Kita tidak bisa hindari faktor cuaca El-Nino dan peperangan Timur Tengah dan Eropa Timur yang cukup mempengaruhi pasokan beras. Oleh karena itu, Bank Indonesia Tegal bekerjasama dengan PT BULOG dan Pemda setempat melakukan operasi pasar murah di 56 titik lokasi eks-karesidenan Pekalongan. Kita tidak henti-hentinya melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk berbelanja bijak. Artinya, jangan berbelanja berlebihan dan jangan berbelanja di luar kebutuhan, antara needs (kebutuhan) dan will (keinginan) bisa harus dipisahkan dari sekarang," bebernya.

Wakil Wali Kota Pekalongan, Salahudin mengaku bersyukur karena pertumbuhan ekonomi di Kota Pekalongan pada saat pandemi Covid-19 sempat -1,7 persen namun saat ini sudah kembali naik menjadi 5 persen. Angka tersebut dinilai sudah tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi daerah-daerah sekitar. Wawalkot berharap, dengan pertumbuhan ekonomi yang sudah semakin membaik, hal ini bisa mengurangi tingkat pengangguran dan memerangi angka kemiskinan.

"Sehingga, dengan perbaikan dan evaluasi di beberapa titik terutama mentalitas generasi muda Kota Pekalongan, dari sisi kedisiplinan, keuletan bekerja, dan semangat bekerja meningkat, maka InshaAllah Kota Pekalongan akan menjadi lebih baik lagi. Kita memperbaiki perilaku dengan membeli produk lokal sehingga perekonomian daerah Kota Pekalongan akan menjadi stabil, sehingga uang hanya berputar di dalam wilayah Kota Pekalongan. Semakin banyaknya investor yang masuk ke Kota Pekalongan dari perhotelan dan kuliner juga berpotensi memajukan perekonomian Kota Pekalongan," tegasnya.

Anggota DPR RI komisi XI, Prof Dr. Hendrawan Supratikno menjelaskan, DPR RI saat ini sedang reses bertepatan dengan keluarnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Elektronik (PPMSE).

Hal tersebut menyusul adanya keluhan dari pada pedagang konvensional yang merasa dirugikan dengan kehadiran sosial commerce seperti TikTok Shop. Oleh karena itu, pada saat masa sidang berikutnya di awal November 2023, maka komisi yang terkait, dalam hal ini Komisi VI bermitra dengan Menteri Koperasi dan Menteri Perdagangan, tentu akan meminta penjelasan dan klarifikasi terkait penggunaan media sosial sebagai social commerce ini diatur dengan cukup ketat. Pasalnya, saat ini banyak pelaku UMKM yang memasarkan produknya bergantung melalui online marketing dan media sosial.

"Tujuan Pemerintah itu baik supaya semua ada keadilan (fairness). Memang, Saya lihat mereka yang beli di shopee, dan tiktok shop, sebagian besar merupakan produk-produk impor. Dimana, produk-produk tersebut melibas produk-produk dalam negeri. Tantangan Indonesia ke depan berat sekali, karena harus mampu meningkatkan daya saing UMKM yang harus bersaing dengan produk negara-negara lain yang sudah lebih siap teknologinya. Kita berusaha menggunakan regulasi, selain melakukan proteksi juga memberikan ruang agar UMKM ini ruang geraknya tidak semakin sempit," pungkasnya.(nul)

Sumber: