Akademisi Sayangkan Kericuhan Massa Pendukung Pilkada di Depan KPU, Ini Kata Ketua Pergunu Kab. Pekalongan

RADARPEKALONGAN.DISWAY.ID - Peristiwa terjadinya kericuhan yang terjadi saat kegiatan Rapat Pleno Terbuka Pengambilan Nomor Urut yang diadakan oleh KPU Kabupaten Pekalongan, Senin 23 September 2024 lalu sangat disayangkan oleh beberapa pihak, terutama dari kalangan akademisi.

Kericuhan massa yang terjadi di depan Kantor KPU antara massa dari Pasangan Calon (Paslon) no 1 yakni Fadia-Sukirman dan Paslon no 2 Riswadi-Amin menyebabkan beberapa orang mengalami luka-luka akibat terkena lemparan batu, bahkan Paslon Fadia-Sukirman menjadi korban lemparan bambu.

Ketua Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) Kabupaten Pekalongan Nur Anafi, M.Pd.I menyayangkan hal tersebut menurutnya hal itu kurang etis. Untuk itu dirinya sebagai akademisi mendorong agar kejadian serupa tidak terjadi lagi.

Ketua Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) Kabupaten Pekalongan Nur Anafi, M.Pd.I--

“Bagaimanapun kedua Paslon tersebut adalah aset yang berharga bagi Kabupaten Pekalongan sehingga harus dihargai dan diperlakukan dengan baik,” katanya, Kamis 26 September 2024.

Dirinya berharap, setelah kejadian tersebut, kedua paslon dapat menenangkan massanya masing-masing, agar Pilkada dapat berjalan damai dan aman. Karena dalam ajang kompetisi seperti Pilkada ini pasti ada yang menang dan kalah dan selayaknya hal itu dihormati bersama.

“Pilkada harus menjadi pembelajaran kita bersama, belajar berdemokrasi, termasuk belajar menghargai pendapat dan pilihan orang lain. Dan pilkada dijadikan ajang untuk saling mendekatkan satu sama lain serta kontestasi yang menyejukkan,” tambahnya yang juga Dosen di STAIKAP Pekalongan.

Nur Anafi juga meminta kepada aparat untuk mengusut tuntas oknum-oknum yang memicu kerusuhan, sehingga peristiwa tersebut menjadi terang benderang, termasuk motif oknum tersebut melemparkan bambu ke salah satu pasangan calon.

“Dengan seperti itu diharapkan tidak terulang dikemudian hari, serta menjadi bahan edukasi kepada masyarakat bahwa tindakan seperti itu tidak etis untuk dilakukan. Apalagi Kabupaten Pekalongan dengan slogannya Kota Santri, banyak santri ada disini, bahkan sudah banyak berdiri Perguruan Tinggi,” pungkasnya.

Sumber: