Cek SPPG Jebres, Ahmad Luthfi Minta Percepat Penerbitan SLHS di Jateng

SURAKARTA - Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mengecek langsung kondisi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jebres, Kota Surakarta, Rabu, 8 Oktober 2025. 

SPPG tersebut merupakan salah satu dari 84 SPPG di Jawa Tengah yang sudah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

"Kita lakukan check and re-check, hari ini di wilayah Jebres.  SPPG ini yang sudah mendapatkan SLHS," kata Ahmad Luthfi usai peninjauan.

Ia mengatakan, akselerasi untuk penerbitan SLHS terus digenjot oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan kabupaten/kota. Sebab, verifikasi SLHS yang dulu diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan, sekarang sudah dapat dilakukan oleh seluruh dinas kesehatan di kabupaten/kota.

BACA JUGA:Gubernur Ahmad Luthfi Ungkap Peran Penting Pers Bagi Pemerintahannya

BACA JUGA:Diresmikan Ahmad Luthfi, Desa Tersono Batang Jadi Contoh Desa Mandiri Kelola Sampah

Dinas kesehatan kabupaten/kota dapat langsung melakukan verifikasi  terkait kelaikan lingkungan SPPG. Meliputi inspeksi terhadap makanan untuk diuji di laboratorium dalam waktu 1-10 hari. Kemudian melatih para karyawan atau personel SPPG terkait cara menjamah makanan, kandungan gizi dan lainnya.

Verifikasi tersebut untuk menjamin agar tidak ada lagi kasus keracunan.

"Ini sudah kita sosialisasikan, dan ini kita masifkan di seluruh kabupaten/kota di wilayah kita," jelasnya.

Lebih lanjut, setiap SPPG juga sudah diarahkan untuk membuat grup yang di dalamnya berisi personel SPPG, perwakilan wali murid, perwakilan anak-anak, kepala sekolah, termasuk ibu hamil dan menyusui. 

Dengan begitu, harapannya  akan ada dialog interaktif antar berbagai pihak, sehingga program  MBG benar-benar bermanfaat bagi penerima.

Dalam kesempatan itu, Ahmad Luthfi juga menegaskan bahwa seluruh dinas kesehatan di kabupaten/kota sudah diinstruksikan untuk membuat Posko MBG. 

Posko tersebut berfungsi sebagai tempat pengaduan, pengecekan, dan tanggap darurat ketika terjadi permasalahan.

"Posko ini sebagai media informasi, penetrasi, dan quick response (respon cepat) apabila terjadi apa-apa. Posko diadakan oleh dinas kesehatan, sudah seizin dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Ini menjadi model untuk wilayah kita, 1x24 jam posko harus ada orangnya (petugas)," tegasnya.

Sumber: